Pukulan indira

PM Indira Gandhi bergerak cepat untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya di seluruh negara bagian India. Baru sebulan usia kabinetnya, Ny. Gandhi membubarkan pemerintahan dan Dewan Legislatif di 9 negara bagian. Dan pembubaran ini mendapat persetujuan Presiden Sanjiva Reddy. Kesembilan negara bagian itu selama ini di bawah pemerintahan partai yang kini beroposisi di Lok Sabha (parlemen) dan terhadap pemerintahan Ny. Gandhi di pusat. Situasi demikian, kata PM itu sudah tidak mencerminkan kehendak para pemilih. Tujuannya ialah supaya pemilu setempat diperbarui, walaupun belum tiba saatnya. Morarji Desai ketika baru saja mengalahkan Partai Kongres I yang dipimpin Ny. Gandhi dalam pemilu 1977 pernah berbuat sama. Waktu itu pemerintahan Partai Janata pimpinan Desai juga membubarkan pemerintahan di 9 negara bagian dengan alasan serupa Dan Ny. Gandhi yang merasa kepentingan partainya dirugikan, waktu itu menentang keputusan Desai. Namun dia akhirnya tak bisa berbuat apa-apa. Sekarang reaksi yang sama juga muncul dari kalangan partai oposisi. Babubhal Patel, Kepala Pemerintahan negara bagian Gujarat yang dipecat, mengatakan bahwa tindakan Ny. Gandhi ini membuka jalan ke arah pemerintahan otoriter. Sedang Menteri Keuangan negara bagian Uttar Paradesh menyebut tindakan Ny. Gandhi itu bersifat 'diktator dan tidak demokratis'. Bahkan Kepala Pemerintahan negara bagian Rajasthan, yang juga dipecat, Bhairon Singh Shekhawat mengatakan "Ini suatu tindakan diktator." Kalangan pendukung Ny. Gandhi berulang kali mendesaknya untuk segera melakukan hal tersebut. Terutama sejak terjadi perkelahian antar kasta di dua negara bagian (Uttar Paradesh dan Bihar) awal Februari. Memang perkelahian antar kasta ini sudah lazim di India. Namun peristiwanya kali ini di desa Narainpur menunjukkan bahwa pemerintahan Uttar Pradesh yang dipegang olel Partai Lok Dal -- yang beroposisi terhadap kabinet Ny. Gandhi -- tidak berusaha untuk menegakkan tertib hukum. Begitu tuduhan Ny. Gandhi. Di Narainpur itu polisi konon secara terang-terangan telah menyerang kelompok Harijan -- status yang paling rendah dan dikenal dengan sebutan 'orang yang tak boleh disentuh'. Kejadiannya berawal dari peristiwa kematian seorang penduduk desa itu akibat tubrukan truk. Keluarganya meminta ganti kerugian, dan sopir truk melalui polisi mengabulkannya. Namun uang ganti kerugian itu tak pernah sampai ke tangan keluarga korban. Sebagai protes, kemudian penduduk mendatangi kantor polisi. Tapi bukan uang yang mereka dapat. Malah polisi memukuli para 'demonstran' itu termasuk kaum wanita. Dan sekalian menyerbu desa mereka. Kejadian ini tentu membikin Indira Gandhi prihatin. Dia bahkan mengunjungi Narainpur dan secara langsung mendengarkan keluhan penduduk tentang perlakuan polisi. Selama ini polisi di pedesaan India memang sudah terkenal sebagai alat kaum feodal. Apalagi gaji mereka tidak memadai untuk hidup layak. Hingga dalam mencari tambahan penghasilan, mereka tak jarang dengan memakai kekerasan. Khusus di Narainpur, pertentangan kasta memang juga mengandung unsur politik. Misalnya banyak anggota kepolisian setempat berkasta menengah dan loyal kepada bekas PM Charan Singh. Sementara itu dalam pemilu lalu sebagian besar penduduk yang umumnya dari golongan Harijan memberikan suaranya kepada Ny. Gandhi. Dengan peristiwa Narainpur dan perkelahian antar kasta lainnya tadi tampak Ny Gandhi makin beralasan membubarkan kesembilan pemerintahan negara bagian itu. Tapi di balik itu, dia tentu ingin melicinkan jalan bagi pemerintahan Partai Kongres I. Jalan itu tersendat tadinya. Sebab walaupun di Lok Sabha (majelis rendah) partainya memegang mayoritas, di Rajya Sabha (majelis tinggi) partai oposisi merupakan mayoritas. Jadi, dengan pembubaran pemerintahan dan Dewan Legislatif itu, Ny. Gandhi menduga pada pemilihan setempat nanti partainya bisa memenangkan kursi lebih banyak, supaya pada akhirnya memegang mayoritas pula di Rajya Sabba. Itu masih harapannya.