Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Uni Emirat Arab (UEA) mengecam undangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk berpartisipasi dalam pemerintahan Gaza. Hal ini disampaikan oleh menteri luar negeri UEA di platform media sosial X.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Pernyataan tersebut mengatakan Netanyahu “tidak memiliki wewenang yang sah” untuk meminta bagiannya dalam pemerintahan sipil Gaza.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Menteri Luar Negeri UEA Sheikh Abdullah bin Zayed menegaskan kembali bahwa UEA menolak untuk terlibat dalam rencana apa pun yang bertujuan untuk menutupi kehadiran Israel di Jalur Gaza.
Menteri juga menambahkan bahwa ketika pemerintahan Palestina yang berdaulat terbentuk yang “memenuhi harapan dan aspirasi” rakyat Palestina dan menikmati “integritas, kompetensi dan kemandirian,” UEA akan sepenuhnya siap untuk memberikan segala bentuk dukungan kepada pemerintah.
Awal bulan ini, menlu UEA bertemu dengan pemimpin utama oposisi Israel ketika perang di Gaza semakin intensif dan ancaman invasi Rafah semakin meningkat.
Sheikh Abdullah dan Lapid membahas “krisis kemanusiaan yang memburuk di Jalur Gaza,” kata pernyataan dari pemerintah UEA.
Menteri UEA dilaporkan menyebutkan pentingnya menemukan solusi politik terhadap krisis yang telah berlangsung selama tujuh bulan ini dan membuka jalan bagi solusi dua negara yang akan mewujudkan negara Palestina merdeka.
Syekh Abdullah juga membahas pentingnya gencatan senjata dan menghindari perluasan konflik di seluruh wilayah. Pejabat Emirat menegaskan kembali pentingnya memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina yang terlantar dan terluka.
Dalam postingan media sosial setelah pertemuan tersebut, Lapid mengatakan, dalam bahasa Ibrani, pembebasan sandera harus bersifat “mendesak” dan bahwa “negara mana pun di kawasan dapat mempengaruhi kesepakatan tersebut.”
“Israel berkepentingan untuk menciptakan, bersama dengan Uni Emirat Arab dan negara-negara Arab moderat, kerja sama politik dan ekonomi yang dapat menawarkan solusi terhadap masalah global dan mengatasi segala jenis ancaman regional,” tambahnya.
Pilihan Editor: 143 Negara Dukung Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
AL ARABIYA
Foto 
