Unjuk Rasa Anti-Pemerintah Tewaskan Belasan Orang

DEMONSTRASI anti-pemerin-tah yang meluas di Cile menelan kor-ban jiwa. Seba-nyak 15 orang tewas akibat ben-trokan demonstran dengan aparat saat unjuk rasa me--masuki hari kelima, Selasa, 22 Oktober lalu. Separuh dari 16 wilayah di negara itu masih berada di bawah status darurat. Aparat militer bahkan memberlakukan jam malam di sejumlah daerah yang rawan kericuhan.

Kerusuhan dipicu kenaikan tarif kereta bawah tanah sebesar 3,5 persen. Aksi protes awalnya dilaku-kan siswa-siswa yang melom-pati pintu putar sta-siun agar tidak perlu membayar. Tapi perlawanan meledak menjadi kekerasan saat demonstran membakar stasiun kereta bawah tanah, bus-bus, dan gedung bertingkat pada Jumat, 18 Oktober lalu.

Walaupun Presiden Sebastián Piñe-ra telah menangguhkan ke-naik-an tarif kereta, protes terus mem-besar. Pemicu utamanya ke--luh-an yang lebih luas atas mening-katnya biaya hidup serta ketim-pangan sosial dan ekonomi. “Saya ber-juang agar semua itu akan berakhir dan kita semua memiliki sesuatu yang adil,” kata Jose Tomas Lopez, tukang masak yang ikut berunjuk rasa, seperti diberi-ta-kan The Associated Press.

Cile salah satu negara dengan tingkat ketimpangan tertinggi di kawasan Ame-rika Latin. Banyak keluarga di negara ber-pen-duduk 18 juta jiwa itu hanya mengantongi pendapatan di bawah Rp 10 juta per bulan dan uang pensiun tak sampai Rp 2,2 juta.

 

---

 

HONG KONG

Rancangan Undang-undang Ekstradisi Dicabut

PEMERINTAH Hong Kong resmi men-cabut rancangan undang-undang ekstradisi yang kontroversial, Rabu, 23 Oktober lalu. Keputusan ini diambil sepekan setelah para legislator prodemokrasi memprotes pidato Kepala Eksekutif Carrie Lam pada pembukaan masa sidang Dewan Legislatif. Akibat insiden itu, parlemen batal melan-jutkan pembahasan rancangan.

Ketika parlemen kembali bersidang, Men-teri Keamanan John Lee Ka-chiu meng-u--mumkan pencabutan rancangan. “Karena anggota masyarakat memiliki pan-dangan yang berbeda terhadap rancangan ini, yang telah menciptakan konflik sosial, pemerintah kini secara resmi sudah men-cabutnya,” ucap Lee dalam pertemuan Dewan Legislatif.

Keputusan pemerintah ini datang empat bulan lebih setelah pecahnya pro-tes besar-besaran terhadap rancangan undang-undang tersebut di seluruh Hong Kong. Upaya Lam meredamnya dengan me--nangguhkan pembahasan rancangan sejak Juli lalu kandas. Pengunjuk rasa terus turun ke jalan dan menyerukan lima tuntutan, termasuk pemulihan hak pilih dan amnesti bagi ribuan demonstran yang ditahan. “Masih ada tuntutan lain yang perlu dipenuhi pemerintah, terutama masalah kebrutalan polisi,” ujar Connie, salah satu demonstran, seperti dikutip Reuters.

 

---

 

SURIAH

Kesepakatan Baru Erdogan dan Putin

MILITER Turki menghentikan serangan ke wilayah yang dikuasai pasukan Kurdi di Suriah utara, Rabu pagi, 23 Oktober lalu, setelah tercapai kesepakatan antara pemerintah Turki dan Rusia. Kementerian Per-tahanan Turki menyatakan mereka tidak akan merangsek melampaui area seluas sekitar 1500 kilometer persegi yang direbut sejak menyerbu daerah itu dua pekan lalu.

Kesepakatan terwujud setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Sochi, Rusia. “Situasi di wilayah itu sangat parah,” kata Putin kepada Erdogan saat mengawali pembicaraan seperti dilansir Al Jazeera. Adapun Erdogan menyatakan Turki akan kembali menggempur pasukan Kurdi jika Amerika Serikat tidak menepati janji-janjinya.

Berdasarkan kesepakatan, polisi militer Rusia dan penjaga perbatasan Suriah me-masuki sisi selatan batas Suriah-Turki mulai Rabu siang. Mereka kemudian melucuti senjata pasukan Unit Perlin-dungan Rakyat Kurdi (YPG), yang dicap Turki sebagai teroris, lalu berpatroli di sepanjang sempadan itu.

Sejak melancarkan serangan pada 9 Oktober lalu, militer Turki membombardir kota-kota perbatasan di Suriah utara. Ratusan orang tewas dan ribuan warga Kurdi mengungsi akibat serangan tersebut. Turki memulai invasi setelah Amerika menarik pasukannya, yang selama ini men-dukung YPG dan aliansi pasukan Kurdi-Arab, Pasukan Demokratik Suriah (SDF), dari kawasan itu.