Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Nama istri Presiden Cina Xi Jinping, Peng Liyuan masuk dalam daftar 9 Duta Goodwill Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Namun, WHO tidak mencantumkan dalam profil Duta Goodwill tentang Peng Liyuan sebagai istri presiden Cina.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
WHO hanya menuliskan bahwa Peng Liyuan mantan penyanyi rakyat Cina terkemuka yang suaranya terkenal di dunia dan hatinya yang berbelas kasih.
"Dia bintang besar bersinar dengan pemuja yang banyak dan penuh hormat," tulis WHO di profil Peng Liyuan.
Menurut laporan Daily Mail, 23 Mei 2020, di situs resmi WO tidak ada penjelasan WHO mengapa tidak menyebutkan bahwa Peng Liyuan adalah istri presiden Cina dan pemimpin Partai Komunis Cina.
Di situs WHO disebutkan Peng Liyuan sebagai Duta Goodwill untuk tuberculosis dan HIV/AIDS sejak 3 Juni 2011.
Di Cina, Peng Liyuan merupakan pemimpin berpengaruh setelah suaminya, Xi Jinping.
Selain sebagai ibu negara, dia juga memegang jabatan penting lainnya, baik di pemerintahan, Partai Komunis Cina, dan di masyarakat.
Di militer, Peng Liyuan dengan latar belakang sipil berpangkat mayor jenderal di Angkatan Darat Cina. Dia meniti karir dari usia remaja, 18 tahun, dengan masuk sebagai anggota Angkatan Bersenjata Pembebasan Rakyat tahun 1980.
Dia juga penyanyi terkenal bersuara sopran yang debut pertamanya di televisi pemerintah membuatnya terkenal di seantro negara.
Dia menikah dengan Xi Jinping tahun 1987. Setelah menjadi istri presiden Xi, Peng Liyuan aktif menghadiri pertemuan internasional.
Bukan pertama kali masalah pemilihan Duta Goodwill WHO disorot. WHO mendapat tekanan dari para pendonor ketika Robert Mugabe, presiden Zimbabwe dipilih sebagai Duta Goodwill WHO tahuhn 2017.
Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus adalah orang yang menyetujui pengangkatan Mugabe sebagai duta.
Negara-negara Barat menuding Mugabe selama menjadi presiden Zimbabwe telah menghancurkan perekonomian negara itu dan melakukan pelanggaran HAM selama 37 tahun menjadi presiden dan perdana menteri.
Foto 
