Perbesar
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TARIK-menarik urusan perdesaan Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mulai mengkhawatirkan dan mengganggu jalannya pemerintahan. Sudah diduga, salah satu risiko Presiden Joko Widodo menambah beberapa kementerian adalah terjadinya tumpang-tindih wewenang, yang kelak harus diatur kembali.
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
