Perbesar
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
MESKIPUN sisa waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sangat sempit, Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan tetap menghasilkan undang-undang berkualitas tinggi. Lahirnya dasar hukum pengadilan antikorupsi itu merupakan kado perpisahan terbaik dari anggota Dewan periode ini untuk gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
