Membenahi Angkutan Umum

Dua kecelakaan Metro Mini pada bulan ini membuktikan betapa transportasi umum di DKI Jakarta sudah amburadul. Pembenahan angkutan umum secara menyeluruh sudah tak bisa ditawar-tawar lagi.

Lihatlah betapa ngawur ulah sopir angkutan umum. Rabu pekan lalu, Metro Mini 92 rute Grogol-Ciledug menyeruduk pejalan kaki di Jalan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Seorang anak tewas akibat si sopir Metro Mini yang ugal-ugalan. Sebelumnya, awal bulan ini, Metro Mini B-80 rute Grogol-Kalideres menerobos pintu perlintasan kereta api di Tubagus Angke, Jakarta Barat. Akibatnya, 18 penumpang meninggal.

Bukan hanya perilaku sopir yang perlu ditertibkan, kondisi angkutan umum pun amat memprihatinkan. Armada Metro Mini sudah puluhan tahun beroperasi dan belum diremajakan. Padahal, keamanan dan kenyamanan menjadi pertimbangan penting bagi penduduk dalam menggunakan angkutan umum, selain tentu saja ongkos yang lebih murah.

Itu sebabnya, langkah pemerintah DKI berupaya membenahi angkutan umum patut didukung. Hingga pekan lalu, sekitar 200 dari 1.200 unit bus Metro Mini disita Dinas Perhubungan. Penambahan armada angkutan umum yang layak juga sedang gencar dilakukan pemerintah Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui bahwa layanan transportasi masih buruk.

Masalah transportasi publik bukan melulu soal jumlah armada. Pembenahan transportasi harus dilakukan secara menyeluruh karena juga menyangkut prasarana lain, seperti ruas jalan, terminal, dan halte-halte. Percuma jumlah armada ditambah bila angkutan umum juga terjebak dalam kemacetan yang belakangan semakin parah di Ibu Kota.

Buruknya angkutan umum membuat masyarakat lebih suka menggunakan kendaraan pribadi atau ojek. Fenomena ini amat memprihatinkan karena kemacetan justru semakin susah diatasi. Sebagai gambaran, masyarakat di kota-kota besar di negara maju justru mayoritas memanfaatkan angkutan umum untuk menunjang mobilitasnya.

Aspek lain yang perlu dilakukan adalah menciptakan sinergi antarmoda, misalnya dengan tiket terusan dan terpadu. Angkutan umum perlu mengacu pada standar pelayanan, bukan kejar setoran. Sebaiknya pula sopir angkutan digaji tetap dan layak sehingga tidak lagi ugal-ugalan demi mengejar setoran.

Pembenahan transportasi lebih mudah bila pemerintah DKI benar-benar serius menerapkan kebijakan yang memprioritaskan angkutan umum. Artinya, penambahan jalan, misalnya, seharusnya lebih ditujukan untuk mendukung jalur-jalur angkutan umum. Angkutan umum juga perlu diberi insentif yang cukup sehingga mampu melayani masyarakat dengan baik.

Kebijakan mengutamakan angkutan umum dan membatasi ruang gerak kendaraan pribadi akan menguntungkan publik, karena juga bisa mengurangi polusi. Caranya, mewajibkan angkutan umum menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan.