Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ringkasan Berita
Setelah ketua umum partai, relawan pendukung, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, kali ini mobilisasi sokongan untuk perpanjangan masa jabatan Jokowi masuk ke para kepala desa.
Dukungan para kepala desa untuk perpanjangan masa jabatan Jokowi terasa janggal karena posisi kepala desa sepatutnya jauh dari kegiatan politik praktis tingkat nasional.
Presiden Jokowi dan lingkaran pembantu terdekatnya seharusnya paham, sebanyak apa pun jumlah pendukung perpanjangan masa jabatan presiden, dia mesti menolak demi konstitusi dan demokrasi.
Perpanjangan masa jabatan presiden jelas melanggar esensi demokrasi. Kita tak boleh lupa bahwa gagasan pembatasan kekuasaan adalah salah satu capaian penting gerakan reformasi 1998. Pengalaman selama era Presiden Sukarno dan Soeharto mengajarkan bahwa krisis politik besar selalu mengintai jika maju-mundurnya negara hanya ditentukan oleh satu orang. Atas dasar itulah, konstitusi tegas mengatur presiden di republik ini hanya bisa dipilih dua kali.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
