Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan memperketat pembelian kendaraan berbasis Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal tersebut sejalan dengan program pemerintah dalam mempercepat era elektrifikasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Kami juga secara bertahap akan mulai mempersulit ya, (dalam) tanda kutip, mobil-mobil combustion sehingga dengan demikian, air quality Jakarta bisa lebih baik. Sehingga keluarga kita akan mendapat air quality seperti mungkin di negara tetangga kita," kata dia, Senin 12 Juni 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Lebih lanjut Luhut menambahkan bahwa pembatasan juga dapat mendorong pembelian mobil listrik ke depannya. Ia bahkan menargetkan 10 persen kendaraan roda empat di Indonesia pada 2030 mendatang adalah mobil listrik.
Dengan adanya wacana mempersulit pembelian mobil bensin, maka masyarakat bakal ditempatkan pada dua pilihan, yakni membeli mobil listrik atau menggunakan transportasi umum. Namun, apakah pemerintah sudah membenahi transportasi publik?
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan bahwa transportasi publik di Indonesia perlu dibenahi, khususnya transportasi umum darat yang mencakup angkutan umum perkotaan maupun angkutan jalan perintis.
"Subsidi layananan transportasi di sektor transportasi darat masih perlu diperbanyak, mengingat mobilitas masyarakat terbesar di darat,” kata Djoko, dikutip dari Tempo.co hari ini, Kamis, 15 Juni 2023.
Djoko menilai pemerintah perlu menambah subsidi di sektor transportasi darat untuk bisa membenahi layanan bagi masyarakat. Pada tahun ini, transportasi darat mendapatkan subsidi Rp 1,32 triliun.
Sektor transportasi darat mendapat Rp 1,32 miliar dengan rincian angkutan jalan 327 trayek atau bus perintis di Kawasan 3 T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) dan perbatasan Rp 177,42 miliar.
Kemudian angkutan antar moda atau angkutan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) 37 trayek sebanyak Rp 36,10 miliar, angkutan barang untuk 6 lintasan Rp 13,51 triliun, serta angkutan perintis penyeberangan di 273 lintas Rp 584,64 miliar, kapal Ro Ro long distance 2 lintas Rp 18 miliar, dan angkutan perkotaan di 10 kota sebesar Rp 500 miliar.
DICKY KURNIAWAN | RIRI RAHAYU
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto
