Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Bulan Bintang (PBB) memastikan segera mendeklarasikan diri dalam waktu dekat mendukung Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
PBB akan berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait dukungannya ke Prabowo itu. "Saya kira memang PBB selama ini hubungannya baik dengan Pak Jokowi, dan keputusan kita untuk mendukung Pak Prabowo itu insyaallah akan kami komunikasikan dengan Pak Presiden," kata Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra di Markas PBB, Kalibata, Jakarta Selatan, di depan awak media, pada Senin, 17 Juli 2023.
Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, telah mendapatkan dukungan dari PAN, PBB, dan Perindo untuk menjadi calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Tadi barusan saudara kita dari PAN, kemarin saudara kita dari Partai Bulan Bintang (PBB), lalu kemarin saudara kita dari Perindo sudah datang untuk menyatakan bahwa visi-misi yang sama dengan Partai Gerindra dan mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden," kata Dasco dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, 8 April 2023, dikutip dari Antaranews.
Lebih lanjut, Dasco menyampaikan bahwa ketiga partai tersebut telah menyatakan kesiapan mereka untuk bergabung dengan koalisi Partai Gerindra-PKB. Koalisi ini akan dinamakan Koalisi Kebangsaan. Dalam konteks ini, Dasco mengingatkan seluruh kader dan pengurus partai politik yang memiliki lambang kepala burung garuda, untuk terus bergerak bersama rakyat.
Profil PBB
Partai Bulan Bintang atau PBB salah satu parpol yang terlahir sejak era Reformasi. Partai Berdasarkan informasi yang dikutip dari situs web Partai Bulan Bintang, partai ini didirikan di Jakarta pada 17 Juli 1998 dan resmi dideklarasikan pada 26 Juli 1998.
Terbentuknya Partai Bulan Bintang didukung oleh berbagai organisasi masyarakat berbasis agama Islam di seluruh Indonesia, yang bergabung dalam Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI) yang merupakan kelanjutan dari Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI).
Partai Bulan Bintang mengambil inspirasi dari Masyumi dan menjadikan ajaran Islam sebagai dasar perjuangan dengan karakter yang bersifat universal.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang pertama adalah Yusril Ihza Mahendra, yang kemudian pada tahun 2005 posisinya digantikan oleh Malem Sambat Kaban atau M.S. Kaban, yang pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan.
Sejak era Reformasi dimulai, Partai Bulan Bintang telah menjadi peserta dalam berbagai pemilihan umum. Pada Pemilu 1999, partai ini berhasil meraih dukungan yang signifikan, yaito sekitar 2 persen suara dan memperoleh 13 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Menariknya, pada suatu waktu Yusril pernah menjadi satu-satunya calon presiden Indonesia yang memenuhi syarat administratif setelah era Reformasi. Namun, ia memilih untuk mengundurkan diri dan memberikan kesempatan kepada Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai pelunasan utang Masyumi kepada Nahdlatul Ulama (NU) dari masa lalu.
Partai Bulan Bintang juga berperan dalam pemerintahan Abdurrahman Wahid dari tahun 1999 hingga 2001. Yusril diangkat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Pada periode pemerintahan Megawati Soekarnoputri, yaitu tahun 2001 hingga 2004, Yusril kembali dipercaya sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
Pada Pemilu 2004, Partai Bulan Bintang berhasil meraih dukungan sekitar 2,62 persen suara dan memperoleh 11 kursi di DPR. Partai ini juga memberikan dukungan kepada pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, yang akhirnya berhasil memenangkan Pemilihan Presiden atau Pilpres 2004.
Selama masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dari tahun 2004 hingga 2009, Yusril Ihza Mahendra menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara, sementara M.S. Kaban menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Partai Bulan Bintang juga menempatkan kader-kadernya dalam posisi strategis lainnya, seperti Jaksa Agung dan Duta Besar.
PBB juga merupakan partai yang dalam pendiriannya mendapat dukungan dari berbagai organisasi masyarakat (ormas), khususnya ormas keislaman. Seperti contohnya Persatuan Islam (Persis), Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).
Foto 
