Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Politik

Aksi Indonesia Gelap di Patung Kuda Diguyur Hujan, Orator: Masih Mending Dihujani Air, Dulu Peluru

Dalam aksi Indonesia Gelap ini, sejumlah elemen masyarakat berkumpul menyuarakan ketidakpuasannya terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto.

21 Februari 2025 | 16.51 WIB

Hujan mengguyur kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat demo Indonesia Gelap, 21 Februari 2025. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Perbesar
Hujan mengguyur kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat demo Indonesia Gelap, 21 Februari 2025. TEMPO/Advist Khoirunikmah.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Elemen masyarakat sipil menggelar aksi lanjutan Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta pada Jumat, 21 Februari 2025. Di tengah aksi, hujan deras mengguyur lokasi aksi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Beberapa jam sebelum aksi dimulai cuaca memang agak mendung. Langit abu-abu seolah menandakan hujan akan turun. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ratusan orang dari massa aksi itu serentak mengeluarkan payung dan jas hujan untuk melindungi diri dari air hujan. Mereka bertahan di lokasi aksi dekat mobil komando. Beberapa yang lain mencari tempat berteduh.

Satu-satunya mobil komando tak bergerak. Membuka tenda kecil untuk melindungi para orator dan massa aksi. Orasi dan penyampaian aspirasi tetap lanjut meski hujan yang turun semakin deras.

Salah seorang orator berusaha meyakinkan massa aksi untuk tetap solid menyuarakan ekspresinya. "Sekarang masih mending kita dihujani air, dulu saudara-saudara kita dihujani peluru," kata seorang orator dari mobil komando, Jumat.

Dalam aksi Indonesia Gelap ini, sejumlah elemen masyarakat berkumpul menyuarakan ketidakpuasannya terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto, mulai dari kelompok buruk, emak-emak, mahasiswa, hingga pecinta K-pop.

Ada beberapa poin tuntutan yang dibawa oleh masyarakat sipil dalam aksi Indonesia Gelap kali ini. Salah satunya mendesak pemerintah untuk segara mengesahkan RUU yang prorakyat, seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Perampasan Aset, hingga RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Mereka juga menolak undang-undang yang tidak berpihak ke rakyat, misalnya UU Mineral dan Batubara hingga Tatib DPR.

Tuntutan lainnya yaitu mengevaluasi kebijakan pemangkasan anggaran, kebijakan program Makan Bergizi Gratis, kebijakan soal tunjangan kinerja dosen, kabinet gemuk, hingga mengevaluasi proyek strategis nasional yang bermasalah.

Masyarakat sipil juga akan menuntut pemerintah untuk membatalkan sejumlah kebijakan, yaitu pembahasan RUU TNI dan Polri, Danantara, hingga perluasan lahan untuk proyek food estate.

Novali Panji Nugroho

Lulus dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bergabung dengan Tempo pada September 2023. Kini menulis untuk desk Nasional, mencakup isu seputar politik maupun pertahanan.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus