Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan menilai, hampir tidak ada partai oposisi yang bertahan di era pemerintahan presiden Jokowi. Partai oposisi banyak mendapatkan tekanan sehingga tidak kuat.
"Akhirnya ikut pemerintah," kata Anies saat ditemui di Jakarta, Rabu 13 Maret 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Anies, oposisi harusnya diberi ruang bukan diberi tekanan. Sebab, dalam iklim demokrasi, oposisi penting dalam fungsi penyeimbang. Oposisi, kata dia, merupakan salah satu indikator sistem demokrasi berjalan. Indikator lain yakni kebebasan berekspresi dan pemilu yang jujur bebas, dan adil.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Untuk kebebasan berekspresi, Anies menilai, masih banyak kritik yang dibungkam. Kritik itu jusrru dibalas dengan penegakan hukum. "Banyak yang diperiksa karena mengkritik," kata Anies.
Sedangkan, Anies juga mempertanyakan pelaksanaan Pemilu yang jujur, bebas, dan adil. Adapun Anies masih menunggu KPU mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024.
Sebelumnya, kader Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Sumatera Barat mengharapkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berserta partai pendukungnya menjadi oposisi pasca Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) Sumbar Irsyad Syafar.
"Ya kami bersama masyarakat Sumatera Barat yang telah berjuang memenangkan Anies dan Cak Imin berharap berada di barisan oposisi " katanya saat dihubungi Tempo pada Selasa 20 Februari 2024.
Irsyad menjelaskan, jika sebuah pemerintahan harus ada penyeimbangnya. Jika tidak ada oposisi tentu roda pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik. "Pemerintah harus ada oposisinya, kalau tidak, bakal seperti sekarang tidak ada yang mengkritik," ucapnya.
Selain berharap Anies dan Cak Imin berada di barisan oposisi, Irsyad juga ingin semua partai pendukungnya di DPR untuk menjadi penyeimbang pemerintah.
Karena partai punya anggota DPR yang bisa mengawasi roda pemerintahan. "Sekarang saya melihat banyak kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan keinginan rakyat seperti Undang-undang Cipta Kerja, namun lolos juga. Penyebabnya karena tidak ada oposisi tadi," katanya.
Menurut Irsyad, dalam kondisi saat ini juga belum pantas membahas perihal bergabung atau tidaknya sebuah koalisi. Sebab perhitungan suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum selesai. "Tentu diselesaikan dahulu perhitungan suara, baru bicara bergabung atau tidaknya. Kalau sekarang tidak etis," ucapnya.
PIlihan Editor: Begini Respons PDIP Ketika NasDem Sarankan Partai Banteng Jadi Oposisi
Foto 
