Menagih Tanggung Jawab Korupsi Satelit

Sejumlah pegiat dan akademikus mendesak pemerintah bertanggung jawab menyelesaikan berbagai korupsi dalam proyek satelit Orbit 123 BT di Kementerian Pertahanan. Indonesia berpeluang terhindar dari kewajiban membayar denda atas putusan arbitrase.

17 Januari 2022 | 00.00 WIB

Perbesar

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah menyampaikan perkembangan dugaan tindak pidana korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur di Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta, 14 Januari 2022. Foto: kejaksaan.go.id

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Skandal korupsi satelit Kemhan ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk menuntaskan masalah dan berbenah di Kementerian.
Kejaksaan Agung telah memeriksa 11 saksi.
Kasus ini muncul karena adanya masalah komunikasi di lingkup internal Kementerian Pertahanan dan antar-kementerian Indonesia, terutama dalam pengadaan barang.

JAKARTA – Sejumlah pegiat dan akademikus mendesak pemerintah bertanggung jawab menyelesaikan berbagai korupsi dalam proyek satelit Orbit 123 Bujur Timur (BT) di Kementerian Pertahanan. Terlebih, pemerintah berpotensi mengalami kerugian ratusan miliar rupiah akibat kekalahan dalam gugatan arbitrase.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

satelit-kemhan

satelit-orbit-123

mahfud-md

Avit Hidayat

Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Ronggolawe, Tuban, Jawa Timur. Bergabung dengan Tempo sejak 2015 dan sehari-hari bekerja di Desk Nasional Koran Tempo. Ia banyak terlibat dalam penelitian dan peliputan yang berkaitan dengan ekonomi-politik di bidang sumber daya alam serta isu-isu kemanusiaan.

Edisi 11 Mei 2025