Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Budiman Sudjatmiko mengaku sudah tiga kali diiming-imingi Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menjadi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Iming-iming pertama itu datang pada tahun 2014 atau sehari setelah Jokowi melantik Kabinet Kerja.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Saya besoknya dipanggil oleh Pak Pratikno di kantor MM UGM di Manggarai. Ada satu pernyataan (Mensesneg) Pak Pratikno, 'Mas Budiman, Pak Jokowi kan baru bikin Kementerian Desa. Itu sebetulnya kementerianya itu untuk sampean, tetapi karena ada dinamika politik, harus diserahkan kepada yang lain'," ujar Budiman di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Agustus 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Budiman dilirik Jokowi menjadi Menteri Desa lantaran merupakan pelopor penyusun Undang-Undang Desa di DPR RI pada tahun 2014. Budiman merupakan Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa.
Lebih lanjut, Budiman mengaku menerima alasan Pratikno saat itu. Hingga pada tahun 2015, iming-iming kedua kembali muncul saat dirinya dipanggil Jokowi ke Istana.
"Pak Jokowi bilang, 'kita ingin reshuffle, kita ingin Kementerian Desa untuk Mas Budiman, tapi rupannya masih ada dinamika politik yang lain'. Oke," kata Budiman menirukan ucapan Jokowi saat itu.
Tak sampai setahun atau masih di tahun 2015, Budiman kembali dipanggil Jokowi rumahnya di daerah Sumber, Solo. Saat itu Jokowi kembali menyatakan hal serupa seperti sebelumnya soal keinginan mengangkat Budiman sebagai Menteri Desa, namun terhalang dinamika politik.
Berbeda dengan sebelumnya, dalam pertemuan itu Budiman merespons lebih keras dan menolak iming-iming Jokowi.
"'Gini aja deh pak, saya ini enggak patheken (ga nafsu banget) jadi menteri, lagi pula kalau urusan desa, saya bisa menggerakan desa tanpa saya harus jadi menteri'," kata Budiman.
Tak ingin jadi caleg lagi
Selain menolak tawaran jadi menteri, Budiman juga menolak untuk kembali dicalonkan PDIP sebagai anggota legislatif pada Pileg 2019. Sebab, Budiman mengaku 10 tahun sebagai anggota legislatif di DPR RI sudah cukup. Penolakan dicalonkan itu bahkan ia sampaikan ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
"Kenapa, karena orang seperti saya, saya tahu, kalau saya sudah sampai pada periode ketiga di sebuah jabatan yang sama, saya pasti tumpul. Saya akan menjadi liabilities, jadi dua periode cukup," kata Budiman.
Akan tetapi, kata Budiman, PDIP menolak permohonan Budiman. Alih-alih tak dicalonkan, mantan aktivis 98 itu justru diminta pindah daerah pemilihan (dapil). Ia diminta pidah ke dapil yang PDIP mengalami kekalahan pada Pileg 2019, dengan harapan Budiman bisa mengerek suara partai.
Pernyataan Budiman soal penolakan jadi menteri hingga caleg ini untuk membantah isu yang menyebut dirinya meminta jatah menteri ke Jokowi.
"Jadi, ketika berbicara dengan saya, jangan pernah pakai ukuran-ukuran yang sifatnya transaksional. Jangan pakai ukuran transaksional, tapi pakai ide. Kalau once kamu bisa meyakinkan 100 persen ide, saya akan ikut kamu dengan keyakinan. Tapi kalau kamu enggak pernah meyakinkan saya dengan ide, oke, forget about it," kata Budiman.
Foto 
