Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Politik

Dosen Unpad: Sistem Proporsional Tertutup Berarti Kembali ke Zaman Orde Baru

Akademisi Unpad menilai sistem pemilu proporsional tertutup akan mengembalikan Indonesia ke zaman Orde Baru.

2 Februari 2023 | 07.04 WIB

Pemilih memasukkan surat suara saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 17 kelurahan Rimuku, Mamuju, Sulawesi Barat, 27 April 2019. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di 10 TPS yang berlokasi di lima Kecamatan di Kabupaten Mamuju karena banyaknya indikasi pelanggaran yang melibatan anak - anak mencoblos dan warga melakukan pencoblosan menggunakan formulir C6 orang lain. ANTARA
material-symbols:fullscreenPerbesar
Pemilih memasukkan surat suara saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 17 kelurahan Rimuku, Mamuju, Sulawesi Barat, 27 April 2019. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di 10 TPS yang berlokasi di lima Kecamatan di Kabupaten Mamuju karena banyaknya indikasi pelanggaran yang melibatan anak - anak mencoblos dan warga melakukan pencoblosan menggunakan formulir C6 orang lain. ANTARA

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Dede Sri Kartini, menilai wacana pergantian sistem pemilu menjadi proporsional tertutup akan mengembalikan Indonesia ke zaman Orde Baru.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

“Misalnya pemilu 2024 nanti mau proporsional tertutup, itu berarti kembali ke zaman Orde Baru,” kata dia saat diwawancarai Tempo pada Selasa, 31 Januari 2023.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut Dede, dengan sistem proporsional tertutup, di mana yang dipilih adalah partai politik, hal ini akan menjadikan ketua parpol untuk memiliki kewenangan memilih anggotanya.

Dengan sistem ini, kata dia, rakyat tidak memiliki akses untuk menentukan wakilnya. "Karena rakyat hanya memilih parpol. Mereka yang menentukan siapa yang akan dikirim ke Senayan atau jadi anggota DPRD,” ujar Dede.

Dia pun menjabarkan beberapa alasan mengapa sistem proporsional tertutup menjadi tak ideal. Alasan pertama adalah akan terjadi politik uang di internal partai.

"Kedua, dari sisi pemilih, terlepas dengan wakil-wakilnya, fungsi representasi dari legislatif itu nggak ada,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Dede juga menyebut akan terbentuk oligarki parpol jika sistem ini tetap dilaksanakan di pemilu 2024. “Yang berkuasa ya parpol. Kemudian parpol juga akan terbentuk menjadi oligarki parpol,” katanya.

PUTRI INDY SHAFARINA 

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus