Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang menggambarkan jika pemilihan umum atau Pemilu 2024 seperti pertandingan tinju, tatanan nilainya sudah babak belur. Dia menyebut petinjunya limbung karena mendapat pukulan telak berupa double jab atau uppercut berupa putusan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Karena itulah kami dari TPN mengajak publik untuk menyelamatkan yang tersisa. Seruan dari Ibu Megawati saat kampanye akbar di Gelora Bung Karno 3 Februari lalu merupakan bagian untuk mengembalikan kesadaran agar limbungnya berkurang,” katanya di Media Center TPN Ganjar-Mahfud pada Selasa kemarin, 6 Januari 2024, seperti dikutip dalam keterangan tertulis.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Politikus Partai Perindo itu menambahkan situasi babak belur itu juga bersamaan dengan bergulirnya petisi dari perguruan tinggi yang mengkritisi pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
“Kami menyayangkan kalau ada yang menyebut suara Bu Mega sebagai ocehan, atau suara-suara yang mengatakan bahwa petisi kampus itu diorkestrasi, padahal itu adalah suara-suara murni dari para akademisi,” kata Zainul.
Oleh karena itu, Zainul menyebut TPN menyerukan untuk menghentikan intervensi dan intimidasi dalam proses Pemilu 2024. Dia mengklaim seruan itu untuk kepentingan bangsa.
“Ini bukan hanya untuk kepentingan Ganjar-Mahfud tapi untuk kepentingan kia sebagai sebuah bangsa. Masak kita mengeluarkan anggaran Rp70 triliun lebih untuk Pemilu tapi kemudian hal-hal substansial di dalam Pemilu seperti kejujuran dan etika dengan sengaja diabaikan atau dilupakan,” kata dia.
TPN Ungkap 400 Dugaan Pelanggaran di Pemilu 2024
Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) menilai pemilihan umum atau Pemilu bukan sekadar memenangi kontestasi, tetapi proses mencapainya juga tidak boleh ada cacat prosedur dari hasil nepotisme. Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis mengatakan kalau Pemilu terdapat pelanggaran, tidak akan memiliki legitimasi di mata rakyat.
“Dari jumlah pelanggaran yang kami kumpulkan ada 400-an laporan pelanggaran masuk dari berbagai sumber di hotline kami,” kata Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud usai pertemuan itu.
Selain jumlah kasus tersebut, Todung juga membawa data dari salah satu aplikasi yang mencatat ada 40 ribu dugaan pelanggaran. Dari jumlah tersebut juga terdapat sebaran demografi pelanggaran.
“Lengkap dengan peta kecurangan di 31 provinsi di Indonesia. Di luar itu, masih banyak ‘dark numbers’, pelanggaran-pelanggaran yang tak dilaporkan,” kata Todung.
Pengacara senior ini menegaskan masyarakat harus terlibat mengawal agar pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu bisa diminimalisasi. Menurut dia pemilu tidak boleh berjalan cacat.
“Kami mengingatkan kepada semua pihak agar Pemilu ini tidak menjadi cacat. Mengapa penting, karena hajatan demokrasi ini terjadi lima tahun sekali, masyarakat punya hak untuk memilih dan tidak boleh satu suara pun dirugikan atau ditinggalkan,” ujarnya.
Tak hanya itu, Todung juga menyoroti kasus kertas suara ganda di Malaysia. Dia menyebut pengalamannya sebagai duta besar, kemungkinan banyak warga negara Indonesia tak terdaftar sangat besar.
“Dari sini kita tak tahu suara mereka ini rentan dimanipulasi,” kata Todung.
Sebelumnya, Todung bersama Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud juga mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu untuk melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran. Masifnya pelanggaran seperti politisasi bansos, intervensi kekuasaan, dan kriminalisasi suara kritis. Selain itu, dia juga mewaspadai munculnya persepsi adanya pemilu yang tidak jujur, adil, termasuk adanya dugaan manipulasi penggelembungan suara.
“Kami ingin Bawaslu bersikap tegas, tidak ambigu, dan profesional. Jangan sampai apa yang terjadi di MK, di KPU kemudian terjadi juga di Bawaslu, nanti dilaporkan kembali ke DKPP,” kata Todung.
Todung menambahkan, persepsi atas kecurangan yang timbul di masyarakat sulit untuk disangkal akibat masifnya kecurangan yang terjadi.
“Kita harus menjaga pemilu ini, karena kita disaksikan oleh seluruh masyarakat bahkan seluruh dunia, bisakah pemilu di Indonesia berlangsung ‘play by the rules, play by the ethics', sesuai hukum yang ada’,” kata Todung.
Foto 
