Ironi Rekrutmen PPPK: Dari Minim Afirmasi hingga Dianggap Persulit Guru Honorer

"Saya sebetulnya bingung, pemerintah bilang, katanya Indonesia kekurangan lebih dari 1 juta guru, tapi kenapa rekrutmen PPPK guru malah dipersulit?," ujar dia.

Infografis Data Guru Pensiun dan Kebutuhan Guru. Dok. Friski Riana

Tak hanya guru honorer, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda juga gerah dengan kebijakan pemerintah dalam proses rekrutmen PPPK guru ini. Oleh karenanya, komisi pendidikan meminta Kemendikbudristek menunda pengumuman hasil seleksi guru PPPK 2021 tahap I, yang semula akan diumumkan pada 24 September lalu. Harapannya, selama jeda penundaan, kebijakan khusus mengenai tambahan/kenaikan afirmasi bisa dikaji ulang.

"Kalau tidak dimungkinkan perbaikan di tahap pertama, bisa untuk tahap kedua dan ketiga. Kami minta materi kompetensi teknis disesuaikan dengan kemampuan guru. Bahkan, ada opsi, kalau memungkinkan kompetensi teknis ini dikeluarkan saja dari materi ujian seleksi," ujar Huda kepada Tempo, Senin, 27 September 2021.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim sebelumnya menyebut ada sekitar 100 ribu guru honorer yang sudah dinyatakan lolos seleksi PPPK. Jumlah tersebut merupakan 30 persen dari total 326.476 formasi pelamar. "Jadi, angka yang lolos itu kecil sekali. Ini karena pembobotan passing grade yang tinggi dan afirmasi yang kecil," ujar Huda.

Padahal, lanjut dia, formasi yang tersedia saja sudah jauh di bawah target. Pemerintah sedianya membuka rekrutmen untuk 1 juta guru melalui seleksi PPPK sebagai solusi untuk mengatasi kebutuhan guru di Indonesia. Sayangnya, target tersebut masih jauh dari capaian lantaran formasi yang diusulkan pemerintah daerah hanya 506.247 formasi, itu pun tak seluruhnya diisi pelamar.

"Kalau model seleksinya terus begini, bisa-bisa tujuh tahun kebutuhan guru ini baru akan terisi. Ini memberatkan dan tidak ada semangat mengafirmasi. Padahal kebutuhan kita per hari ini sekitar 1,4 juta guru, belum ditambah yang akan pensiun," ujarnya.

Huda menilai pemerintah alpa bahwa selama ini keberadaan guru honorer sudah mengisi peran negara berpuluh-puluh tahun. "Negara absen kan selama ini. Hampir 70 persen penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah negeri ditopang keberadaan guru honorer ini. Bayangkan kalau enggak ada mereka, kolaps pasti dunia pendidikan kita," tuturnya.

Jika pemerintah ingin mencari guru yang berkualitas, menurut Huda, tidak bisa dengan cara mempersulit proses rekrutmen PPPK guru. "Saya malah berbalik cara pandangnya. Rekrut dulu mereka, baru diberi pendidikan lanjutan. Sebab, jadi guru itu bicara pengabdian, beda, kalau orang jiwa mengabdi itu dapat pendidikan tiga bulan saja pasti sudah melaju kencang mereka," tuturnya. "Kalau sekarang, gimana bisa pemerintah menuntut berkoar-koar berkualitas, wong gaji mereka aja ada yang Rp150 ribu, Rp300 ribu. Mereka mau ngajar aja udah untung negara".

Untuk itu, Komisi X DPR RI mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan afirmasi pada nilai kompetensi teknis dengan mempertimbangkan usia, lama pengabdian, afirmasi khusus bagi penyandang disabilitas, dan daerah tertentu (antara lain daerah 3T, daerah pascabencana, dan daerah konflik).

Sampai saat ini, para guru honorer masih harap-harap cemas menanti pengumuman seleksi. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani menyebut Kemendikbudristek juga belum bisa memberikan keterangan ihwal kemungkinan menambah nilai afirmasi dan sebagainya. "Sedang dibahas dengan Panitia Seleksi Nasional," tuturnya lewat pesan singkat, Senin, 28 September 2021.

Tempo mencoba menghubungi Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sekaligus Ketua Panitia Seleksi PPPK JF Guru, Iwan Syahril ihwal perkembangan seleksi PPPK Guru, namun telepon maupun pesan Tempo tidak direspon.

Mendikbudristek Nadiem Makarim sebelumnya berjanji bakal mengkaji ulang skema pemberian nilai afirmasi dalam proses seleksi PPPK Guru 2021. "Kami mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat yang memperjuangkan nilai afirmasi tambahan. Jadi itu bakal kami coba," kata Nadiem, 23 September lalu. "Walaupun itu bukan sepenuhnya keputusan Kemendikbudristek, akan kami perjuangkan, itu janji saya," tuturnya.

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Satriwan Salim berharap Nadiem menepati janji. P2G mendorong pemerintah memberikan afirmasi 15 persen kepada guru dengan masa pengabdian paling singkat yaitu 3-5 tahun. Sementara untuk masa bakti 6-10 tahun diberikan afirmasi 20 persen, 11-15 tahun afirmasi 25 persen, dan 16-20 tahun diberikan afirmasi 30 persen. Dan selanjutnya besaran nilai afirmasi terus berjenjang sesuai dengan lama mengajar guru.

"Jadi, tidak bisa dipukul rata semua seperti kebijakan sebelumnya Semoga Mas Menteri Nadiem tak ingkar janji memberi afirmasi tambahan bagi guru honorer menjadi PPPK," ujar Satriwan saat dihubungi Tempo, kemarin.