Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, menilai Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan salah menetapkan periode evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Luhut sebelumnya menyatakan evaluasi PPKM di Jawa Bali akan dilakukan sepekan sekali, sedangkan luar Jawa Bali dua pekan sekali.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Itu terbalik. Luhut cara berpikirnya salah," kata Pandu kepada Tempo, Selasa, 10 Agustus 2021.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Pandu mengatakan evaluasi kebijakan penanganan pandemi memang harus dilakukan secara berkala. Ia juga tak mempermasalahkan jika pemerintah membedakan periode evaluasi tersebut.
Pandu pun mengakui kendala terlambatnya laporan data dari luar Jawa-Bali. Namun, ia berpendapat pemerintah semestinya lebih intens mengevaluasi penanganan pandemi di luar Jawa dan Bali. Apalagi, Menko Luhut mengakui bahwa tantangan penanganan pandemi di luar Jawa-Bali lebih besar karena perbedaan infrastruktur dan layanan kesehatan.
Pandu mengatakan, dengan tantangan tersebut, pemerintah harus lebih sering melakukan evaluasi. Dia menilai terbalik jika pemerintah justru menerapkan evaluasi dua pekan sekali untuk luar Jawa-Bali dan sepekan sekali untuk Jawa-Bali.
"Kalau tantangannya lebih besar harus sesering mungkin. Itu (pemerintah) terbalik. Orang mau aja dibohongi," kata Pandu.
Setiap evaluasi PPKM selama ini, pemerintah biasanya mengumumkan perpanjangan atau pelonggaran pembatasan. Pandu menyarankan, pemerintah sebaiknya tak lagi memakai istilah "PPKM diperpanjang" atau "PPKM tidak diperpanjang".
Toh pada intinya, kata dia, pemerintah mempertahankan PPKM meski dengan empat level berbeda. Dengan begitu, publik tak akan menunggu-nunggu terjadinya pelonggaran.
"Makanya jangan bilang mau diperpanjang tidak diperpanjang, (tapi) PPKM dipertahankan sampai ada tanda-tanda bisa dilonggarkan," ucapnya.
Sembari mengkritik Luhut atas argumentasi pembedaan periode evaluasi PPKM, Pandu menyindir Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto. Menteri Koordinator Perekonomian itu bertanggung jawab atas PPKM di luar Jawa-Bali. "Yang dua minggu sekali itu jatahnya Airlangga. Dia enggak kerja, sibuk ngurusin balihonya," ujar Pandu.
BUDIARTI UTAMI PUTRI | DEWI NURITA
Baca: Luhut Beberkan Capaian dan Evaluasi PPKM Level 4 di Jawa-Bali
Foto 
