Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Partai Demokrat, Ardy Mbalembout, menyesalkan omongan Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Moeldoko. Bekas Panglima TNI itu mengatakan terdapat tarikan ideologis di tubuh Demokrat, yang membuatnya menerima pinangan KLB untuk menjadi ketua.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Kami sangat nyaman bersama Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Bhinneka tunggal ika, nilai-nilai Pancasila, sangat dipegang teguh di sini. Tidak ada ideologi lain yang mendapat tempat di sini," kata Ardy dalam keterangan tertulis, Ahad, 28 Maret 2021.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Herzaky mengatakan semua pemimpin daerah yang berasal dari Demokrat sepakat akan hal tersebut. Mereka berasal dari suku dan agama berbeda. Namun hal itu, kata Ardy, adalah hal yang biasa.
Perbedaan tersebut kata Ardy, merupakan berkah bagi kader Demokrat. Ia menegaskan Demokrat sama-sama mengedepankan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kami dalam berorganisasi, berbangsa, dan bernegara.
"Itulah akibat Moeldoko bukan orang Demokrat dan tidak mengenal Partai Demokrat, tapi sok tahu bilang ada pertarungan ideologis di Demokrat," kata Ardy.
Selain itu, ia juga mempertanyakan pernyataan Moeldoko yang beralasan menerima pinangan menjadi ketum dalam rangka menyelamatkan bangsa dan negara. Pasalnya, ia menilai Moeldoko menjadi bagian dari begal politik yang merebut paksa Partai Demokrat secara ilegal.
"Lakukan saja tugasnya selaku Kepala Staf Presiden dengan sungguh-sungguh. Presiden saja tidak punya waktu luang memikirkan hal lain selain mengurusi negara. Ini Kepala Staf Presiden malah sibuk bersiasat merebut kepemimpinan partai politik secara kasar dan ilegal," kata Ardy.
Ardy juga meminta Moeldoko tak perlu mengajari Demokrat tentang demokrasi. Ia menegaskan kongres Demokrat tahun 2020 sah sesuai dengan hukum, dan berjalan dengan demokratis.
"Anda itu dipilih jadi Ketum KW di KLB ilegal, melanggar UU Parpol dan AD/ART Partai Demokrat. Lalu dipilih bukan oleh pemilik suara, pakai mekanisme voting gaya anak SD, malah mau bahas-bahas demokrasi?" kata Ardy.
Atas dasar itu, Ardy mempertanyakan seluruh ucapan Moeldoko yang diunggah di Instagram pribadinya,
"Habis tertipu menjadi ketua umum melalui KLB ilegal, sehingga didaulat menjadi Ketum KW laiknya jam KW, sekarang Moeldoko malah omongannya melantur kemana-mana," kata Ardy.
Foto 
