Mensos Temui Perwakilan Pengunjuk Rasa Tolak Gelar Pahlawan Soeharto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menerima perwakilan pengunjuk rasa yang menolak pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Soeharto di kantor Kemensos, Jakarta, Kamis, 15 Mei 2025. Perwakilan dari massa aksi yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Adili Soeharto (Gemas) itu menyerahkan dokumen petisi dari masyarakat sipil dan pernyataan bersama dari masyarakat internasional kepada Gus Ipul, sapaan Saifullah.

Pilihan editor: Desain Ulang Gudang Amunisi TNI Setelah Ledakan Garut

“Saya terima dokumennya," kata Gus Ipul saat menerima dokumen petisi. Menteri Sosial itu memastikan akan mendengarkan semua masukan dari masyarakat, termasuk penolakan untuk memberi gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Dia menyatakan tidak hanya mendengar masukan dari yang pro, tetapi juga yang kontra soal pemberian gelar pahlawan untuk presiden ke-2 itu.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid yang hadir di lokasi menjelaskan alasan menolak penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional lantaran TAP MPR nomor 11 tahun 1998 dianggap masih berlaku.

Selain itu, Usman menjelaskan beberapa alasan penolakan mereka terhadap rencana penganugerahan pahlawan kepada Soeharto. "Janganlah apa yang pernah jelas dalam sejarah dicatat sebagai sejarah pemerintahan dilupakan dengan menetapkan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional," katanya.