Momen

Mahkamah Agung Perberat Hukuman Anas

Majelis hakim kasasi yang dipimpin Artidjo Alkostar memperberat hukuman bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menjadi 14 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun 4 bulan penjara. Anas juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 57 miliar. Jika itu tak dibayar dalam sebulan, seluruh kekayaannya bakal dilelang. "Jika tak cukup, dia terancam empat tahun penjara," kata hakim agung Krisna Harahap pada Senin pekan lalu.

Selain menambah hukuman, hakim kasasi mencabut hak politik Anas. Krisna beralasan pencabutan hak politik dilakukan untuk melindungi kemungkinan salah pilih seseorang yang mengkhianati amanah publik.

Anas diadili dalam korupsi pembangunan pusat olahraga di Hambalang. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta memperkecil vonis Anas dari 8 tahun menjadi 7 tahun penjara. Majelis kasasi menolak keberatan Anas yang menyatakan pembuktian pencucian uang mesti didahului pembuktian pidana asal. Menurut Krisna, Undang-Undang Pencucian Uang mengatur pembuktian pencucian uang tak mesti menunggu pembuktian predicate crime.

Kuasa hukum Anas, Handika Honggo Wongso, menilai majelis hakim lebih mengedepankan semangat menghukum ketimbang mencari keadilan. Menurut dia, Anas berencana melakukan upaya peninjauan kembali.

Hakim Praperadilan Novel Dilaporkan ke Komisi Yudisial

ANGGOTA tim kuasa hukum penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, Asfinawati, berencana melaporkan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Zuhairi, ke Komisi Yudisial. Zuhairi adalah hakim praperadilan Novel ketika menggugat Kepolisian Republik Indonesia. Dia dianggap mengabaikan semua bukti yang diajukan Novel. "Hakim pengadilan kelas A tak mungkin pengetahuan hukumnya sedangkal itu," kata Asfinawati pada Selasa pekan lalu.

Salah satu kejanggalan yang diabaikan hakim adalah surat pimpinan KPK. Kejanggalan lain adalah perbedaan korban dalam laporan polisi yang dianggap wajar oleh hakim. Dia mengklaim semua dalil yang mereka ajukan didukung bukti. Menurut dia, putusan Zuhairi mengabaikan bukti dan keterangan saksi ataupun ahli yang diajukan Novel. "Internal Mahkamah Agung harus memeriksa," ujarnya.

Hakim Zuhairi dalam putusannya menolak semua gugatan yang diajukan Novel atas penangkapan dan penahanannya oleh Markas Besar Polri. Hakim berpendapat apa yang dilakukan kepolisian pada 1 Mei 2015 sah menurut hukum. Joel Baner Toendan dari tim kuasa hukum Polri menilai putusan praperadilan sudah tepat.

Jejak Kalla di Perkara TPPI

Wakil Presiden Jusuf Kalla diketahui pernah memimpin rapat tindak lanjut kerja sama PT Pertamina dengan PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI) di Kantor Istana Wakil Presiden pada 2008. Menurut mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, rapat yang dipimpin Kalla itu melahirkan keputusan menyelamatkan TPPI. "Caranya dengan memberi kesempatan TPPI membeli kondensat milik negara," katanya Senin pekan lalu.

Meski hal itu terungkap, Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI menyatakan belum berencana memeriksa Kalla dalam penyidikan perkara korupsi TPPI. "Tergantung urgen atau tidaknya keterangan dibutuhkan," ujar Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti.

Badrodin menilai arahan Kalla dalam rapat tersebut belum tentu melanggar hukum. Dia meminta masyarakat tak langsung menduga Kalla terlibat dalam kasus korupsi TPPI.

Menurut Badrodin, penyidik sudah meminta keterangan dari peserta rapat lain. "Belum bisa dipastikan apakah ada arahan Kalla yang menyimpang atau tidak," katanya.

Kalla mengatakan arahannya saat rapat antara Pertamina dan TPPI sudah benar. Menurut dia, kasus TPPI tidak akan mencuat apabila perusahaan tersebut bisa membayar secara penuh penjualan kondensat. "Yang salah ada kewajiban TPPI yang tidak dilunasi, bukan prosesnya," ucapnya.