Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Politik

Partai Berkarya Ingin Parliamentary Threshold Nol Persen

Sekjen Partai Berkarya menilai pematokan ambang batas hanya akan membuat kekuasaan terkonsentrasi di partai-partai besar.

15 Juli 2020 | 19.52 WIB

Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso di Istana Kepresidenan Jakarta, 29 November 2018. Tempo / Friski Riana
Perbesar
Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso di Istana Kepresidenan Jakarta, 29 November 2018. Tempo / Friski Riana

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengeluhkan besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang sekarang berada di angka empat persen. Hal ini diungkapkannya pada acara ulang tahun Partai Berkarya yang keempat.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

“Seharusnya kami bisa dapat sekitar 14 kursi DPR RI, tapi karena threshold-nya tidak tercapai, hanguslah semua,” ujar Priyo, di kantornya, Rabu, 22 Juli 2020.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Priyo Budi Santoso mengusulkan besaran ambang batas parlemen di ubah menjadi nol persen. Priyo mengaku telah melakukan serangkaian strategi politik agar hajatnya ini terwujud.

Menurutnya, dia sudah bertemu dengan enam sekjen partai politik lain yang tidak lolos parliamentary threshold. Keenam partai itu adalah Hanura, PSI, PBB, PKPI, Partai Garuda, dan Perindo. "Kami sepakat akan menyampaikan teman di parlemen agar jangan mengajukan threshold yang ugal-ugalan,” ujarnya.

Sebelumnya Komisi II DPR hendak merevisi besaran threshold yang telah tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dengan tiga opsi. Opsi pertama tujuh persen, opsi kedua berjenjang, dan opsi ketiga tetap empat persen.

Menanggapi hal ini, Priyo mengungkapkan pematokan ambang batas parlemen hanya akan membuat kekuasaan terkonsentrasi di partai-partai besar.

“Gak usah dipatok, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membentuk borjuasi kekuasaan sehingga pusat kekuasaan hanya tergantung pada lima partai politik secara nasional,” ujarnya.

RAFI ABIYYU.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus