Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Nusa

PBD Perubahan, Gubernur Ridwan Kamil Pastikan Pendidikan-Kesehatan Prioritas

Pemprov Jabar memangkas belanja yang tidak perlu menjadi Rp 39,9 triliun. Di dalamnya meliputi perjalanan dinas, makanan dan minuman, paket rapat, belanja alat/bahan kegiatan kantor.

24 September 2021 | 11.00 WIB

Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (23/9/2021). (Foto: Rizal FS/Biro Adpim Jabar)
Perbesar
Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (23/9/2021). (Foto: Rizal FS/Biro Adpim Jabar)

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

INFOJABAR— Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan program pendidikan dan kesehatan akan terus didorong dalam rancangan APBD Perubahan 2021 yang sedang dibahas dengan DPRD.

Dalam nota keuangan RAPBD-P, Pemda Provinsi Jabar menyampaikan ada revisi pada pendapatan daerah dari semula Rp 41,1 triliun menjadi Rp 36,09 triliun. Adapun rinciannya adalah pendapatan asli daerah semula Rp 25,06 triliun menjadi Rp 19,55 Triliun.Sementara pendapatan transfer, semula Rp 16,38 triliun naik menjadi Rp 16,49 triliun. Sedangkan pendapatan lain-lain yang sah dari Rp 23,37 miliar menjadi Rp 40,88 miliar.

 

"Proses secepatnya terkait perubahan anggaran 2021. Karena banyak asumsi, pendapatan kami berkurang, sehingga APBD kita mengalami koreksi hampir lebih dari Rp 5 triliun," kata Ridwan di DPRD Provinsi Jabar, Kota Bandung, Kamis 23 September 2021.

 

Dari sisi belanja, Pemprov Jabar memangkas belanja yang tidak perlu dari semula Rp 44,61 triliun menjadi Rp 39,9 triliun. Belanja-belanja yang dipangkas seperti belanja operasional, di dalamnya meliputi belanja perjalanan dinas, belanja makanan dan minuman, paket rapat, belanja alat/bahan kegiatan kantor, belanja sewa, dan lain-lain, efisiensi belanja insentif pemungutan pajak daerah, serta rasionalisasi belanja hibah.

 

Belanja modal juga dipotong. Adapun belanja ini berasal dari efisiensi paket pekerjaan yang bisa ditunda untuk tahun berikutnya, dan atau diperkirakan sampai akhir tahun tidak selesai dilaksanakan, serta belanja modal pendukung kegiatan.

 

Belanja transfer juga ikut dikurangi yang meliputi penyesuaian belanja bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota sebagai dampak penurunan target pendapatan pajak daerah, dan juga efisiensi belanja bantuan keuangan.

 

Sementara itu, Belanja Tidak Terduga (BTT) ditingkatkan. Peningkatan ini untuk pemenuhan kebutuhan penanganan Covid-19 dan dampaknya, pelaksanaan PPKM, antisipasi bencana banjir dan kekeringan, kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan, serta kebutuhan darurat dan mendesak lainnya.

 

"Kita mengurangi banyak perjalanan dinas, mengurangi makan minum, mengurangi proyek yang mungkin kita anggap bisa kita geser. Ini situasi dan realitas yang kita hadapi, sehingga banyak program pembangunan yang terkendala. Seperti bansos kita kurangi,"ujar pria yang kerap disapa Kang Emil. Beberapa insentif untuk sejumlah sektor yang terdampak akan diberikan, seperti insentif UMKM dan pariwisata.

 

Sementara itu, dari sisi industri ekonomi Jawa Barat masih tumbuh bagus. Secara makro, ekonomi Jabar juga tumbuh 6,13 persen dibanding periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy) "Walaupun setelah dibedah ekonomi kita itu bagusnya di skala makronya. Industri terutama yang ekspor. Tapi kalau sektor ril, UMKM, pariwisata masih juga banyak kendala-kendala yang terus akan kita berikan insentif,"ujarnya. (*)

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Prodik Digital

Prodik Digital

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus