Pegiat: Kebijakan Pemerintah Hambat Reformasi TNI

Ringkasan Berita

• Hambatan terbesar justru berasal dari pemerintahan, yang menginginkan perluasan kewenangan militer.

• Kecenderungan pemerintah dalam pelibatan TNI juga terlihat dalam 41 nota kesepahaman yang diteken militer dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk tugas perbantuan.

• Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani, menilai beragam tugas yang dilakukan TNI saat ini masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.