Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Sejumlah pegiat lingkungan mengkritik kebijakan pemutihan korporasi sawit.
Latar belakang kebijakan ini disebut-sebut dari hasil audit industri kelapa sawit oleh BPKP.
KLHK mengklaim tidak ada pemutihan korporasi.
JAKARTA – Sejumlah pegiat lingkungan menilai kebijakan pemutihan justru ditengarai melanggengkan praktik buruk korporasi sawit. Koordinator Riset dan Kajian Kebijakan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau Umi Ma’ruh mengatakan kebijakan pemutihan sawit, yang didasarkan pada Undang-Undang Cipta Kerja, dianggap bermasalah karena berpotensi memperburuk lingkungan dan melanggengkan konflik agraria. “Sejak awal perusahaan sawit ilegal sudah bermasalah. Pemutihan ditengarai justru memberikan pembenaran tindakan merusak lingkungan,” ujar Umi dalam konferensi pers secara online pada Kamis, 7 Desember 2023.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
