Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Politik

Prabowo Bakal Merujuk Data BPS dan LSM di Debat Capres Kedua

Kubu Prabowo mengatakan isu pangan menjadi salah satu kelemahan Jokowi di debat kedua ini.

16 Februari 2019 | 07.43 WIB

Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto (tengah), dikerubuti kader usai Pidato Kebangsaan di Semarang, Jumat, 15 Februari 2019. Budi Purwanto
Perbesar
Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto (tengah), dikerubuti kader usai Pidato Kebangsaan di Semarang, Jumat, 15 Februari 2019. Budi Purwanto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan jagoannya siap adu data dengan calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi dalam debat kedua nanti. Dahnil berujar, Prabowo bakal merujuk data resmi dan data lainnya dari pelbagai lembaga.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Source data kami kan banyak. Kami menggunakan sumber data formal seperti BPS (Badan Pusat Statistik). Kedua, banyak data dari kampus dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)," kata Dahnil di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Jumat, 15 Februari 2019.

Prabowo dan Jokowi akan bertemu di debat kedua pada Ahad malam nanti, 17 Februari 2019. Debat yang mengangkat tema sumber daya alam, energi, pangan, lingkungan, dan infrastruktur itu bakal berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta.

Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, kubu Prabowo mengatakan bakal fokus pada isu pangan. Dahnil mengatakan, Prabowo menaruh perhatian terhadap isu tersebut sedari awal mendirikan Partai Gerindra pada 2008. Isu kedaulatan pangan ini juga menjadi bahan pidato kebangsaan Prabowo pada Jumat malam di Semarang, Jawa Tengah.

Menurut Dahnil, isu pangan menjadi salah satu kelemahan Jokowi di debat kedua ini. Dia mengungkit ihwal janji Jokowi untuk tak melakukan impor pangan selama tiga tahun pertama memerintah. Jokowi, ujarnya, juga pernah mengatakan akan memecat Menteri Pertanian jika melakukan impor pada tiga tahun pertama tersebut.

"Buktinya sebaliknya, melakukan impor dan tidak ada yang dipecat," ujar mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah ini.

Dahnil juga menyoal carut marut data pertanian selama ini. Di satu sisi, ujarnya, Menteri Pertanian kerap mengklaim pasokan beras mencukupi dan tak butuh impor. Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) menyampaikan hal senada. Namun, Menteri Perdagangan menyatakan negara perlu impor lantaran pasokan tak mencukupi hingga harga beras di pasaran melonjak.

Dahnil mengatakan, masalah ini menunjukkan tak sinkronnya data pertanian. Belum lagi, kata dia, dengan adanya mafia yang menangguk keuntungan dari rantai pangan itu. Dahnil berujar, data pangan inilah yang nantinya pertama-tama bakal dibenahi seumpama Prabowo-Sandiaga menang pemilihan presiden 2019. "Kami akan memperkuat BPS, kapasitasnya harus diperluas agar dia bisa menyuplai data di semua sektor," ucapnya.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus