Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Politik

RAPBN 2025 Segera Dibahas, DPR Sebut Pemerintahan Baru Harus Punya Keleluasaan Susun APBN

DPR RI akan segera membahas RAPBN tahun anggaran 2025. Pembahasan itu bakal dilaksanakan dalam sidang paripurna pada Senin pekan depan, 20 Mei 2024.

14 Mei 2024 | 14.00 WIB

Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Perbesar
Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - DPR RI akan segera membahas Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun anggaran 2025. Pembahasan itu bakal dimulai dalam sidang paripurna pada Senin pekan depan, 20 Mei 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

Pembahasan RAPBN 2025 di sidang pekan depan akan diikuti pemerintah. “Dengan acara penyampaian oleh pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2025,” kata Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel dalam sidang paripurna pembukaan masa sidang V tahun sidang 2023/2024 di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 14 Mei 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Diketahui, RAPBN tahun 2025 adalah tahun anggaran pertama bagi pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Gerindra itu akan dilantik bersama wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, untuk menggantikan Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada 20 Oktober mendatang.

Menurut Ketua DPR RI Puan Maharani, pemerintahan yang akan datang harus diberikan ruang dalam menyusun APBN di tahun pertama menjabat. “Pemerintahan yang baru harus dapat memiliki keleluasaan dalam menyusun APBN,” ujar Puan dalam pidatonya yang dibacakan oleh Rachmat Gobel.

Puan menyampaikan pesan tersebut melalui pidato yang dibacakan Rachmat Gobel dalam sidang paripurna hari ini. Puan sendiri absen dari rapat.

Puan menyampaikan bahwa pemerintah dalam menyusun RAPBN tahun depan harus berbasiskan kepada RPJMN yang ditetapkan presiden terpilih. “Tidaklah sesuai dengan azas kepatutan dan peraturan perundang-undangan di mana APBN 2025 disusun oleh pemerintahan yang purnatugas, akan tetapi yang harus bertanggung jawab adalah pemerintahan yang baru,” kata Rachmat saat membacakan pidato Puan.

Maka dari itu, menurut Puan, kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN 2025 yang disusun pemerintahan saat ini hanya merupakan dasar-dasar kebijakan sementara. “Serta alokasi belanja yang hanya untuk kebutuhan rutin penyelenggaraan negara, setidaknya untuk kebutuhan triwulan pertama tahun 2025,” seperti tertulis dalam pidato Puan.

Diketahui, masa sidang DPR kembali dibuka setelah reses berlangsung selama lebih dari lima pekan sejak 5 April hingga 13 Mei 2024. Adapun masa sidang kali akan berlangsung hingga Kamis, 11 Juli 2024. DPR melalui alat kelengkapan dewan akan memasuki siklus pembahasan APBN tahun anggaran 2025 pada masa persidangan kali ini.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus