Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Akademikus, Rocky Gerung, mengatakan serius ketika menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak paham pancasila. "Saya serius mengatakan Presiden tidak paham," kata Rocky kepada Tempo pada Rabu, 5 Desember 2019.
Rocky menjelaskan, jika Presiden Jokowi memahami Pancasila, mestinya ia tak mengeluarkan kebijakan yang bertentangan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Dia mencontohkan, di isu lingkungan, salah satu kebijakan itu adalah rencana menghapus syarat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dalam pengurusan perizinan investasi. Menurut dia, kebijakan itu bertentangan dengan sila ke-5.
"Amdal itu adalah paradigma dunia hari ini. Melanggar amdal artinya tidak Pancasilais. Pancasilais, berarti ada Amdal," kata Rocky.
Contoh lainnya, Rocky menyebut kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan juga menjadi salah satunya. Menurutnya, kebijakan itu tak tepat dilakukan dalam keadaan ekonomi yang sulit.
Selain sila ke-5, Rocky menyebut kebijakan Pemerintah juga mesti berbasis demokrasi seperti sila ke-4. Menurut dia, membubarkan organisasi masyarakat dengan membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) bertentangan dengan asas demokrasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Rocky mengatakan pemerintah seharusnya tidak mematikan Pancasila dalam satu terminologi. "Supaya living ideas. Dia bisa bertahan kalau diambangkan. Kalau dimaterilkan, dibekuk sebagai ideologi, dia berhenti. Kreasi terhadap bangsa berhenti begitu dianggap Pancasila sudah final. Pancasila tidak akan pernah final. Harus dianggap begitu," kata Rocky.