Mengintip Pengelolaan Data di Negara Tetangga

Sebagian besar negara yang memiliki produk legislasi yang serupa dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi membentuk otoritas independen. Jika dilakukan badan di bawah kementerian, hal itu ibarat pemain yang merangkap sebagai wasit.

6 April 2022 | 00.00 WIB

Perbesar

Warga mengakes formulir pemesanan obat secara daring melalui gawai di rumahnya, Jakarta, 11 Februari 2022. TEMPO/Nita Dian

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Pembahasan RUU PDP mandek sejak Juni 2021.
Pemerintah ingin lembaga pengelola data berada di bawah Kemenkominfo, sementara DPR menginginkan pembentukan badan independen.
Di kebanyakan negara lain, pengelolaan data dilakukan badan independen.

JAKARTA – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) meminta Presiden Joko Widodo turun tangan untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang mandek sejak Juni 2021. Direktur Eksekutif Elsam, Wahyudi Djafar, mengatakan perbedaan pandangan pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat membuat pembahasan rancangan undang-undang itu tidak kunjung membuahkan hasil.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

Imam Hamdi

Bergabung dengan Tempo sejak 2017, setelah dua tahun sebelumnya menjadi kontributor Tempo di Depok, Jawa Barat. Lulusan UPN Veteran Jakarta ini lama ditugaskan di Balai Kota DKI Jakarta dan mendalami isu-isu human interest.

Edisi 20 April 2025