Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Politik

Survei Indikator Politik: 75,5 Persen Puas Kinerja Jokowi, tapi Kondisi Hukum Memburuk

Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei tingkat kepuasaan atas kinerja Presiden Jokowi mengalami kenaikan hingga ke posisi 75,5 persen.

19 April 2023 | 14.42 WIB

Presiden Joko Widodo saat memberi sambutan pada Pembukaan Hannover Messe 2023 di Hannover, Jerman, Minggu malam (16/4/2023) waktu setempat. ANTARA/HO Biro Setpres/aa.
Perbesar
Presiden Joko Widodo saat memberi sambutan pada Pembukaan Hannover Messe 2023 di Hannover, Jerman, Minggu malam (16/4/2023) waktu setempat. ANTARA/HO Biro Setpres/aa.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei telepon terbaru mereka terhadap sejumlah isu, salah satunya soal tingkat kepuasan atas kinerja presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hasilnya, tingkat kepuasaan atas kinerja Presiden Jokowi mengalami kenaikan hingga ke posisi 75,5 persen.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Level ini meningkat dibandingkan Maret 2023 yang berada di posisi 75 persen. Dari empat survei telepon terakhir yang dilakukan Indikator, ini adalah tingkat kepuasaan tertinggi terhadap Jokowi. Faktor ekonomi dinilai jadi penyumbang terbesar.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Terutama inflasi," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam paparan hasil survei, Rabu, 19 April 2023.

Meski sudah memasuki momen menjelang lebaran, harga-harga barang masih tetap terkendali. "Itu membantu persepsi publik atas kerja presiden, ini tak terlalu beda dengan lembaga survei lain," kata Burhanuddin.

April lalu misalnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis tingkat kepuasan terhadap Jokowi mencapai 76,8 persen. Jauh sebelum itu, survei Charta Politika merilis tingkat kepuasaan terhadap Jokowi mencapai 69,5 persen pada November 2022.

Lebih lanjut, survei Indikator Politik Indonesia ini sebenarnya menunjukkan mayoritas responden yaitu 33,1 menilai kondisi ekonomi dalam keadaan buruk. Sementara yang menilai dalam keadaan baik mencapai 26,6 persen. "Jadi net-nya negatif," kata Burhanuddin.

Hanya saja, tren persepsi buruk terhadap ekonomi ini menurun dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 36,9 persen. Sehingga, kata dia, ada perbaikan persepsi publik. "Mungkin berkaitan dengan post pandemic," ujarnya.

Persepsi penegakan hukum buruk

Sementara dari sisi hukum, 29,8 responden menilai kondisinya dalam keadaan baik dan 30,6 persen menilai dalam keadaan buruk. Persepsi responden atas buruknya kondisi hukum juga meningkat dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 33,6 persen.

"Jadi persepsi terhadap penegakan hukum nasional itu buruk, atau negatifnya meningkat," kata Burhanuddin.

Survei digelar 8-13 April 2023 dengan sampel mewakili 83 persen populasi nasional. Total ada 1.212 responden. Survei menggunakan metode random digit dialing (RDD), margin of error 2,9 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Fajar Pebrianto

Meliput isu-isu hukum, korupsi, dan kriminal. Lulus dari Universitas Bakrie pada 2017. Sambil memimpin majalah kampus "Basmala", bergabung dengan Tempo sebagai wartawan magang pada 2015. Mengikuti Indo-Pacific Business Journalism and Training Forum 2019 di Thailand.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus