Halang Rintang Proposal Kilat

Izin pembatasan sosial bagi pemerintah DKI Jakarta sempat mengalami tarik-ulur. Terganjal masalah administrasi.

11 April 2020 | 00.00 WIB

ic:round-whatsapp file-icons:telegram

material-symbols:fullscreenPerbesar

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didampingi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo (kanan) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di Jakarta, 18 MAret 2020. ANTARA/Dewanto Samodro

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Gugus Tugas Covid-19 turun tangan membantu DKI mendapatkan izin penerapan PSBB.
Anies Baswedan mengajukan status PSBB dua hari sebelum peraturan Menteri Kesehatan terbit.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dinilai terlalu birokratis soal PSBB.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

karantina-wilayah

pembatasan-sosial-berskala-besar-psbb

dokter-terawan

anies-baswedan

pemerintah-provinsi-dki-jakarta

Raymundus Rikang

Menjadi jurnalis Tempo sejak April 2014 dan kini sebagai Redaktur Pelaksana Desk Wawancara dan Investigasi. Bagian dari tim penulis artikel “Hanya Api Semata Api” yang meraih penghargaan Adinegoro 2020. Alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta bidang kajian media dan jurnalisme. Mengikuti International Visitor Leadership Program (IVLP) "Edward R. Murrow Program for Journalists" dari US Department of State pada 2018 di Amerika Serikat untuk belajar soal demokrasi dan kebebasan informasi.

Edisi 11 April 2020