Penyangga Mengharap Tetangga

HARI belum berganti setelah Kementerian Kesehatan menyetujui status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil langsung menggelar rapat dengan sejumlah kepala daerah pada Selasa malam, 7 April lalu. Digelar secara online, rapat itu dihadiri para kepala daerah di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Depok.

Rapat yang berlangsung mulai sekitar pukul 20.00 hingga 22.30 itu membahas prosedur pengajuan status PSBB dalam penanganan wabah virus corona di Jawa Barat. Kepada peserta rapat, Ridwan menyampaikan bahwa wilayah Bogor, Bekasi, dan Depok, yang merupakan daerah penyangga Ibu Kota, harus menjadi satu kluster dengan Jakarta. Alasannya, 70 persen sebaran pasien Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. “Apa pun kebijakan DKI harus diikuti oleh daerah tersebut,” ujar Ridwan, Rabu, 8 April lalu.

Pada Jumat, 10 April lalu, DKI Jakarta telah menerapkan status PSBB. Dengan status itu, DKI memiliki pijakan untuk menerapkan pembatasan pergerakan orang dan transportasi serta menyalurkan bantuan kepada penduduk yang miskin dan rentan terkena dampak. Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan daerah yang berbatasan dengan Jakarta akan mengajukan proposal melalui Gubernur Ridwan. “Gubernur akan menyampaikan ke pusat,” ujar Dedie.

Sehari setelah rapat para kepala daerah Jawa Barat, Rabu, 8 April lalu, dokumen pengajuan diteruskan Ridwan ke Kementerian Kesehatan. Ridwan juga mengajukan secara lisan usul pengajuan status PSSB dalam rapat online bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada Selasa, 7 April lalu. Gubernur Banten Wahidin Halim, yang menjadi peserta rapat, sepakat mengajukan status yang sama untuk diterapkan di wilayah Tangerang Raya. “Persoalan ini mesti ditangani secara khusus melalui skema kluster,” kata juru bicara Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi.