Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
|
Polemik tentang kenaikan harga bahan bakar minyak dua pekan lalu melahirkan kontroversi baru. Sejumlah kepala daerah ikut unjuk rasa menentang kebijakan pemerintah pusat. Dengan dalih membela kepentingan rakyat, para pejabat daerah ini meninggalkan kantor pamong praja dan berdemonstrasi di jalanan. Setidaknya ada dua kepala daerah yang terang-terangan menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Mereka adalah Wakil Wali Kota Solo Hadi Rudyatmo dan Wakil Wali Kota Surabaya Bambang D.H. Aksi mereka membuat Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi geram. Dia pun menerbitkan surat teguran untuk para kepala daerah yang membangkang itu. ”Kepala daerah adalah bagian dari sistem pemerintahan nasional," katanya. Unjuk rasa para kepala daerah, meski mereka berasal dari partai oposisi, menimbulkan kerancuan dan kebingungan. Hasil jajak pendapat Tempo.co dan Yahoo! Indonesia sepanjang pekan lalu menunjukkan lebih banyak responden yang tidak setuju terhadap aksi kepala daerah semacam itu. Lebih dari 55 persen pembaca situs berita ini berpendapat demikian. "Indonesia bukan negara federal," kata seorang pembaca Tempo.co, Sukaryo. "Kalau ada partai yang berkehendak mengubah sistem pemerintahan, sebaiknya terlebih dulu mengamendemen konstitusi." |
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
