TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menyebut beberapa proyek PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) masih bisa berjalan. Kendati pemerintah telah mengumumkan akan menunda sejumlah proyek infrastruktur guna mengerem impor, demi mengatasi defisit neraca berjalan yang melebar pada kuartal kedua tahun 2018.
Baca: Jokowi Perintahkan Batasi Impor, Proyek PLN dan Pertamina Ditunda
"Pada dasarnya proyek Pertamina dan PLN yang pembayarannya sudah rampung atau financial close itu jalan terus," ujar Rini Soemarno di JCC Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018.
Menteri Rini menyebut ada beberapa proyek PLN yang sudah berjalan serta pembiayaannya sudah rampung. Selain itu, perusahaan setrum itu juga telah memesan peralatan seperti turbin dan boiler, yang rampung diproduksi dalam dua tahun.
Baca: Pertamina Alihkan 10 Persen Hak Kelola Blok Siak ke BUMD Riau
"Dan proyek PLN ini semua itu pembiayaannya dari luar dan jangka panjang, sehingga tidak memberikan dampak neraca pembayaran. Itu jalan terus," ujar Rini.
Namun, Rini mengatakan akan menggandeng Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto untuk mendetailkan apabila ada peralatan yang bisa diproduksi industri dalam negeri, misalnya boiler. "Karena memang buat alat-alat seperti ini makan waktu 12-24 bulan sehingga kita punya waktu untuk mempersiapkan industri kita," katanya.
Begitu pula dengan proyek Pertamina. Khusus untuk proyek Kilang RDMP Balikpapan yang pembiayaannya sudah rampung, masih bisa diteruskan. "Kalau yang belum, kita lihat lagi local content-nya."
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan menteri-menterinya mengamankan neraca pembayaran terutama menekan defisit transaksi berjalan. Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 14 Agustus 2018.
Menurut Sri Mulyani, pemerintah berusaha mengamankan defisit transaksi berjalan. Seperti diketahui, defisit transaksi berjalan Indonesia mencapai 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal II/2018. Defisit itu melebar dibandingkan dengan 2,2 persen pada kuartal I/2018.
Salah satu kebijakan yang akan diambil pemerintah, kata Sri Mulyani, adalah pengendalian impor. Kebijakan pengendalian impor itu dapat diterapkan kepada proyek infrastruktur yang dikendalikan oleh pemerintah. Karena kebijakan ini pula Presiden Jokowi meminta sebagian proyek PLN dan Pertamina ditunda.
BISNIS.COM
