Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Disebut Minta Tiga Tokoh Beri Masukan Draf Perpu KPK

image-gnews
Goenawan Mohamad saat memberikan konferensi pers terkait petisi untuk mendesak DPR RI menunda pengesahan RUU KUHP di Darmawangsa, Jakarta, Senin, 23 September 2019. Dalam konferensi pers tersebut Komite Penegakan Hak Warga Negara mendesak DPR RI untuk menunda pengesahan RUU KUHP dan segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Goenawan Mohamad saat memberikan konferensi pers terkait petisi untuk mendesak DPR RI menunda pengesahan RUU KUHP di Darmawangsa, Jakarta, Senin, 23 September 2019. Dalam konferensi pers tersebut Komite Penegakan Hak Warga Negara mendesak DPR RI untuk menunda pengesahan RUU KUHP dan segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Budayawan Goenawan Mohamad mengatakan, ia mendapat informasi bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta tiga orang pakar untuk memberi masukan draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (perpu) mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kemarin meminta Bivitri, Mahfud, dan Erry memberi masukan draf perpu," kata Goenawan saat ditemui di Kantor Komunitas Salihara, Jakarta, Jumat, 26 September 2019.

Dia mengatakan hal itu diketahui tanpa sepengetahuannya selaku ketua rombongan. "Saya baru tahu malamnya. Berarti dia (Jokowi) serius sekali," ujar Goenawan.

Tiga orang yang dimaksud itu adalah mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD; pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti; dan mantan pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Permintaan itu, kata Goenawan, disampaikan saat Jokowi menerima sejumlah tokoh, budayawan, dan aktivis, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 26 September 2019.

Dihubungi terpisah, Mahfud mengakui sempat ditanya oleh tim hukum Istana ihwal rancangan perpu KPK. Pertanyaan itu disampaikan seusai pertemuan puluhan tokoh dengan Jokowi.

Namun Mahfud mengaku tak ikut menyusun draf perpu. Menurut dia, tim Istana sudah hebat dan sudah mengerti apa yang diinginkan Jokowi.

"Tim Istana tanya ke saya. Saya bilang Anda kan sudah ngerti apa yang dimaui Pak Jokowi. Prinsipnya kita sudah sama-sama dengar," kata Mahfud kepada Tempo, Sabtu, 28 September 2019.

Catatan redaksi:

Berita ini dikoreksi pada Ahad, 29 September 2019, pukul 10.14 WIB. Sebelumnya judul berita adalah: Jokowi Disebut Minta Tiga Tokoh Siapkan Draf Perpu KPK. Yang benar adalah memberi masukan draf Perpu. Redaksi mohon maaf atas kekeliruan ini. Terima kasih.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

9 menit lalu

Gubernur Jenderal Australia David Hurley (kanan) menyambut Presiden Indonesia Joko Widodo alias Jokowi saat upacara penyambutan di Goverment House, Canberra, Australia, Ahad, 9 Februari 2020. Presiden disambut upacara kenegaraan oleh Gubernur Jenderal Australia David Hurley dan Ibu Linda Hurley di Government House, Canberra, Australia, Minggu (9/2). AAP/Getty Pool/Tracey Nearmy/REUTERS
Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

Gubernur Jenderal Australia menjadikan pertemuan dengan Jokowi sebagai bagian rangkaian untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia.


Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

12 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).


PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

13 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat (tengah) memberikan keterangan saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.


Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

16 jam lalu

BPJS Kesehatan menjamin biaya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Berikut daftar rumah sakit di Jakarta Selatan yang menerima BPJS Kesehatan. Foto: Canva
Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.


Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

16 jam lalu

Pimpinan Pusat GP Ansor tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk dilantik oleh Jokowi pada Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.


Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

18 jam lalu

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai membuka acara UOB Gateway to ASEAN Conference 2023 bertajuk 'ASEAN Forging Ahead' di Hotel Raffles Jakarta pada Rabu, 11 Oktober 2023. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.


Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

19 jam lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau fasilitas dan pelayanan kesehatan di RSUD Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024. Jokowi melihat proses pelayanan BPJS Kesehatan yang dia klaim sudah baik. Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.


Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

20 jam lalu

Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Joko Widodo, dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, dan pemimpin G20 lainnya ketika mencangkul di hutan mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Bali, Rabu, 16 November 2022. Biro Setpres
Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.


Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

21 jam lalu

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Juri Ardiantoro menyampaikan sambutan saat deklarasi dukungan oleh Penjahit di Kediaman Prabowo, Kertanegara 4, Jakarta, Ahad, 14 Januari 2024. Penjahit yang tergabung dalam Penjahit Indonesia Raya (PIR) mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.


Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

21 jam lalu

Logo OECD. Wikipedia.org
Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.