DPR Rekomendasikan Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc
Kamis, 15 Februari 2007 19:31 WIB
Bagikan
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Dewan Perwakilan Rakyat membuat rekomendasi kepada Presiden untuk membentuk pengadilan hak asasi manusia Ad Hoc. Pengadilan ini nantinya akan mengusut dugaan adanyan pelanggaran HAM berat atas peristiwa Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, dan Kerusuhan Mei 1998. Ketua Komisi Hukum DPR Trimedya Panjaitan menyampaikan rekomendasi ini melalui Ketua DPR Agung Laksono pada Kamis (15/2). Menurut dia, langkah ini mengacu kepada surat Komisi Nasional HAM tanggal 13 Maret 2006 tentang perlunya membentuk pengadilan Ad Hoc. Komnas HAM dalam suratnya menyebut telah melakukan penyelidikan terhadap peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II, serta Kerusuhan Mei 1998. Kesimpulannya telah terjadi pelanggaran ham berat dalam peristiwa tersebut. Trimedya menjelaskan rekomendasi ini diambil setelah melihat sikap Jaksa Agung yang tidak juga merespon hasil penyelidikan Komnas Ham dan tetap bersikukuh dengan aturan yang ada. Jaksa agung berpendapat bahwa hasil penyelidikan komnas ham tentang tempus dan locus delicti bukan wilayah kerja kewenangan komnas ham.Menyikapi hal ini, komisi hukum, kataTrimedya, menggelar rapat internal pada 13 Februari 2007. Rapat kemudian menyetujui untuk segera menyampaikan surat kepada pimpinan DPR guna mengusulkan kepada presiden untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc. Ketua DPR Agung Laksono mengatakan akan membahas surat rekomendasi komisi III ini pada rapat pimpinan Selasa 20 Februari. Setelah itu surat untuk presiden segera dibuat. "Dengan rekomendasi ini, kami harap ada kemajuan atas pengusutan kasus Trisakti, Semanggi I dan II dan Kerusuhan 1998." ujarnya. Erwin Dariyanto
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
8 jam lalu
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
13 jam lalu
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
15 jam lalu
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
1 hari lalu
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
2 hari lalu
Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
2 hari lalu
Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
5 hari lalu
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
5 hari lalu
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
5 hari lalu
Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
6 hari lalu
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
