Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Geram Ahok Soal Busway: Bus Rp 1 M Ditulis Rp 3 M  

image-gnews
Sejumlah Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang dirusak saat diamankan di Polsek Penjaringan, Jakarta, (11/2). 4 BKTB dirusak oleh sejumlah supir yang menolak atas diberlakukannya trayek yang melewati jalur angkot KWK U11 dan KWK 01. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Sejumlah Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang dirusak saat diamankan di Polsek Penjaringan, Jakarta, (11/2). 4 BKTB dirusak oleh sejumlah supir yang menolak atas diberlakukannya trayek yang melewati jalur angkot KWK U11 dan KWK 01. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku sudah membaca laporan Inspektorat Jenderal Provinsi DKI. Hasil pengendusan ditemukan sejumlah indikasi kecurangan dalam proses lelang pengadaan bus TransJakarta gandeng, juga Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB).

"Saya sudah terima laporan. Ada kecurangan dalam pengadaan bus TransJakarta dan BKTB. Kecurangan itu pada proses lelang," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Februari 2014. (Baca: Hari Ini, Inspektorat Lapor soal Busway ke Jokowi)

Menurut Ahok,  dari dokumen lelang itu ditemukan ada penggelembungan luar biasa pada harga. Pemenang tender pun juga sudah ditentukan. "Kecurangan itu, misalnya, harga bus yang harga aslinya di Cina sebesar Rp 1 miliar tapi dalam dokumen malah ditulis Rp 3 miliar,” kata Ahok. Selain itu, kata Ahok, pemenang tender juga sudah ditentukan. “Ini kan curang namanya." (Baca: BPPT: Vendor Wajib Ganti Komponen Bus TransJakarta)

Karena itu, Ahok menduga ada sejumlah pihak terlibat dalam kasus pengadaan itu. Sebagai pemegang kuasa anggaran sekaligus panitia lelang, Dinas Perhubungan Jakarta diminta bertanggung jawab. “Mereka yang pegang anggaran, mereka juga panitia lelangnya TransJakarta dan BKTB,” kata Ahok.

Ahok menegaskan bahwa untuk mengetahui kecurangan-kecurangan yang terjadi secara lebih rinci, dia meminta Inspektorat Provinsi DKI turut melibatkan BPKP DKI Jakarta. "Perlu ahli audit keuangan, terutama penyelenggaraan proyek,” ujarnya. “Sekarang kan kita sudah bisa melihat mark up anggaran," Ahok menambahkan. (Baca: BPKP Minta Dilibatkan Proses Tender Busway Karatan)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebanyak lima unit bus gandeng TransJakarta dan sepuluh unit bus BKTB impor dari Cina ditemukan dalam keadaan berkarat. Sebelumnya diduga penyebab karatan itu karena penggunaan suku cadang bekas atau rekondisi tapi dinyatakan dengan harga suku cadang baru.

Sebetulnya beberapa merek ternama dan sudah teruji dari Eropa juga mengajukan diri turut dalam lelang pengadaan bus TransJakarta itu dengan harga wajar. Informasi menyebutkan harga satu unit bus gandeng benar-benar baru merek Eropa berada pada kisaran Rp 3 miliar termasuk ongkos kirim.

AW | ANT

Berita terkait
BPPT: Vendor Wajib Ganti Komponen Bus TransJakarta 
Polisi Kembali Jaring Penerobos Jalur Busway
Pengadaan Busway Diduga Ada Kesalahan Prosedur
Ahok: Pembayaran Sisa Busway Baru Tunggu BPKP

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

2 hari lalu

Contoh notifikasi penonaktifan NIK KTP DKI bagi warga yang tidak lagi berdomisili di wilayah Jakarta. Tempo/Mutia Yuantisya
Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.


Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

2 hari lalu

Calon Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan pemaparannya pada debat putaran ke-2, di hotel Bidakara, Jakarta, 12 April 2017. TEMPO/Maria Fransisca (magang)
Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.


4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

5 hari lalu

Seorang pemilih melakukan pencoblosan surat suara di bilik suara saat simulasi pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 di Kantor KPU, Jakarta, 22 Juli 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar simulasi pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagai upaya pencegahan COVID-19 dalam Pilkada Serentak 2020 yang digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis
4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?


Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

6 hari lalu

Mantan Gubernur DKI Jakarta, yang terakhir menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama istri dan dua anaknya gunakan gak pilih di TPS 112 yang berada di Jalan Pantai Mutiara, Pluit Jakarta Utara. Rabu, 14 Febuari 2024. TEMPO/Yuni Rahmawati
Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.


Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

9 hari lalu

Basuki Tjahaja Purnama menjawab pertanyaan wartawan saat mengunjungi kantor DPD PDIP Bali di Denpasar, Bali, Jumat, 8 Februari 2019. Ia bergabung menjadi anggota PDIP sejak 26 Januari 2019. Johannes P. Christo
Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?


Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

11 hari lalu

Kreator Konten, Galih Loss. Foto: Instagram.
Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.


Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

40 hari lalu

Jakarta Banjir, Heru Budi Minta Maaf: Mohon Dimaklumi
Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.


Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

40 hari lalu

Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang (tengah kemeja kuning) saat hendak meninggalkan ruang persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 20 Maret 2024. Foto: ANTARA/Fathnur Rohman
Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.


81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

55 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memotong tumpeng bersama istrinya, Wury Estu Handayani saat mengadakan tasyakuran hari ulang tahunnya di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta, 11 Maret 2020. Ma'ruf Amin hari ini berulang tahun yang ke-77. TEMPO/Friski Riana
81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

Ma'ruf Amin berusia 81 tahun pada 11 Maret ini. Berikut perjalanan politiknya hingga menjadi wapres, sempat pula berseteru dengan Ahok.


Ramai Soal KJMU, Apa itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang Diinisiasi Ahok dan Diteruskan Anies Baswedan?

58 hari lalu

Ilustrasi KJMU. Istimewa
Ramai Soal KJMU, Apa itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang Diinisiasi Ahok dan Diteruskan Anies Baswedan?

Ramai di media sosial soal Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang disebut diberhentikan sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta. Apa beda KJMU dan KJP Plus?