Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Obsesi Jokowi: Kawinkan Tol Laut dan Jalur Sutra  

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Jokowi berbicara pada APEC CEO Summit di Beijing, Tiongkok, 10 November 2014. AP/Andy Wong
Jokowi berbicara pada APEC CEO Summit di Beijing, Tiongkok, 10 November 2014. AP/Andy Wong
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo serius mengupayakan terhubungnya tol laut Indonesia dengan Jalur Sutra abad ke-21 Cina sebagai poros maritim dunia. Gagasan baru itu akan menjadi fokus kerja sama saling menguntungkan di antara kedua negara. "Yang sedang diusahakan Presiden mempertemukan dua konsep itu,” kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di sela Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), di Beijing, Cina, Selasa, 11 November 2014.

Jalur Sutra, yang terbagi menjadi jalur darat dan jalur laut, adalah rute tata niaga yang menghubungkan Eropa ke Asia Tengah dan Asia Timur, serta tata niaga dan jalur energi dari Afrika ke Asia Selatan dan Asia Timur. Guna memuluskan rencananya, Cina mempelopori pendirian Bank Investasi Infrastruktur Asia senilai US$ 50 miliar serta program Dana Jalur Sutra sebesar US$ 40 miliar. (Baca: Obama Pilih Jokowi, Bukan Putin atau Xi Jinping)

Jalur Sutra maritim itu dipastikan bersinggungan dengan konsep tol laut. Rutenya meliputi Eropa, masuk Laut Merah di Afrika, lalu ke Samudra Hindia, terus menuju India, Bangladesh, Burma, kemudian masuk ke Indonesia melalui Selat Malaka. Juga menyusur lewat selatan yang masuk Selat Lombok, Selat Sunda, Selat Wetar, Selat Sunda. "Ini terus ke utara, lalu masuk ke Laut Tiongkok Selatan," kata dia. (Baca: Jokowi Jadi Primadona di APEC)

Tol laut Jokowi nantinya akan mengembangkan dua pelabuhan sebagai hub internasional, yakni Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara, di Selat Melaka; dan Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara. Nantinya, barang dari dan ke Asia Timur masuk melalui Bitung, sementara dari dan ke Eropa melalui Kuala Tanjung. Perkiraan sementara, dibutuhkan dana US$ 5-6 miliar untuk merealisasi tol laut. “Lima tahun beres,” kata Direktur Utama R.J. Lino. Jokowi juga akan menyiapkan 20-an pelabuhan sebagai hub feeder. (Baca:Putin: Asia Pasifik Prioritas Utama Rusia)

Sayangnya, hub internasional di Bitung sebagai pintu ke Asia Timur akan terhambat akibat hubungan Cina dan Filipina yang memanas terkait dengan klaim wilayah Laut Cina Selatan. Cina mengucilkan Filipina dengan menghindari negara kepulauan itu dalam rute Jalur Sutra. (Baca juga: Foto Bareng di APEC, Jokowi Juru Damai Cina dan AS)

Andi Widjajanto menyatakan Amerika Serikat memiliki andil penting dalam konteks menyambungkan konektivitas maritim yang akan dibangun Indonesia. Menurut dia, kehadiran Armada VII Amerika (yang berada di Singapura, Filipina, dan Thailand) akan memberikan tekanan untuk terhubungnya negara-negara maritim di sekitar Indonesia, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, hingga Cina. (Baca: Apakah Jokowi Pidato Bahasa Inggris di Forum Dunia?)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pengamat politik dan kawasan ASEAN dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Adriana Elisabeth, mendukung pilihan Presiden Jokowi mengikutsertakan Indonesia menjadi bagian dari Jalur Sutra Cina dalam APEC 2014. Indonesia tidak ikut mendukung konsep Trans Pacific Partnership (TPP) yang diusung Amerika Serikat. Jalur Sutra akan membangun banyak infrastruktur baru, sedangkan TPP hanya memperkuat kerja sama ekonomi negara-negara yang secara infrastruktur telah mapan. "Jalur Sutra laut akan meramaikan wilayah laut kita.” (Baca: Bertemu Obama, Jokowi Berbahasa Indonesia)

Pengamat dari Centre for Strategic and International Studies, Yose Rizal Damuri, menilai inisiasi poros maritim versi Xi Jinping dan Jokowi menemukan momentum yang tepat di forum APEC. "Indonesia punya kesempatan menitikberatkan Jalan Sutra terhadap pembangunan infrastruktur dan jasa maritim yang lebih kompetitif."

ANANDA TERESIA (BEIJING) | AMIRULLAH | NATALIA SANTI | ODELIA SINAGA | AISHA SHAIDRA | AGUS SUPRIYANTO

Berita terpopuler:
Disuruh Geser Ahok, Fahrurrozi: Itu Darurat
Rizieq: Dia Ajak Berunding, Kami Mau Ahok Turun
Pelawak Tessy Bisa Dipenjara Seumur Hidup
DKI Gandeng Google Pantau Lalu Lintas
Menpora Setuju Taman BMW Ganti Stadion Lebak Bulus

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 jam lalu

Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendesak Revisi UU Desa sebelum Pemilu pada Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,


Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

5 jam lalu

Sejumlah anggota Apdesi saat menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU) dengan salah satu poinnya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal dua periode. TEMPO/M Taufan Rengganis
Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.


Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

6 jam lalu

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia, Panel Barus (dua dari kiri) menjelaskan rencana pelaksanaan musra, di Kota Solo, Sabtu, 16 Juli 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.


Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

9 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.


Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

9 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?


Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

10 jam lalu

Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?


Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

10 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club


Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

10 jam lalu

Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa (Pabdesi) menggelar aksi unjuk rasa menuntut DPR merevisi Undang-Undang Desa pasal 39 agar masa jabatan Kepala Desa diperpanjang menjadi 9 tahun, Selasa, 17 Januari 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?


Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

13 jam lalu

Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi bersama Desa Jilid III di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR RI untuk mengesahkan revisi UU Desa yang diantara tuntutannya ialah penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.


Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

14 jam lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.