Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasus E-KTP, Setya Novanto Janjikan Rp 1 M Jika Bisa Buktikan  

image-gnews
Ketua DPR Setya Novanto saat berkunjung ke kantor redaksi TEMPO, 8 Maret 2017. NGARTO FEBRUANA
Ketua DPR Setya Novanto saat berkunjung ke kantor redaksi TEMPO, 8 Maret 2017. NGARTO FEBRUANA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto pernah berjanji memberikan Rp 1 miliar jika bisa membuktikan dirinya berteman dekat dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong, tersangka kasus e-KTP. Saat berkunjung ke kantor Tempo sehari sebelum sidang perdana kasus e-KTP digelar, Setya membantah berperan dalam megakorupsi e-KTP yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu.

Peran Setya Novanto itu terkuak setelah dokumen dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto, mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri tersebar luas. "Setelah membaca dakwaan, saya pikir lebih baik ke Tempo saja," ujarnya, lalu tertawa.

Berikut ini petikan wawancara Setya Novanto, khususnya soal hubungannya dengan Andi Narogong, seperti dikutip dari Majalah Tempo yang terbit 13 Maret 2017.

Baca juga:

Kasus E-KTP, Setya Novanto Tersangka Keempat
Jadi Tersangka, Ini 5 Peran Setya Novanto dalam Kasus E-KTP
Peran Tersangka Setya Novanto Pernah Disebut Jaksa KPK Bulan Lalu

[TEMPO] Anda kok sudah membaca dakwaan, padahal baru dibacakan jaksa di pengadilan besok....
[Setya Novanto] Tadi ada edaran seperti itu. Saya penasaran, saya minta saja dan dikasih. Ya, saya baca.

Versi dua lembar atau lengkap?
Dua lembar. Ya, kami cukup berdoa. Makanya, saya pikir-pikir, saya ke Tempo saja.

Nama Anda disebut dalam dakwaan korupsi proyek KTP elektronik ini....
Saya baca di Koran Tempo mengenai siklus pendanaan, saya terima Rp 540 miliar. Kaget saya membacanya. Saya berdoa, saya tidak pernah menerima dana tersebut. Rupanya (informasinya) dari pertemuan antara Andi Narogong (Andi Agustinus), Anas Urbaningrum, Muhammad Nazaruddin, dan saya yang akan membagikan uang sejumlah sekian, sekian. Kapan saya bertemu dengan Anas dan Nazaruddin, apalagi membicarakan e-KTP?

Kalau melihat dakwaan, Anda menjadi calon tersangka begitu dekat....
Wah, ini sudah mau menjadi hakim.

Dalam dakwaan, peran Andi Agustinus sangat sentral dan ia menyebut Anda yang menentukan anggaran e-KTP....
Tanya ke Andi langsung.

Penyidik mengkonfirmasi pernyataan Andi ini sewaktu Anda diperiksa?
Enggak ada. Lebih bagus ditanyakan ke Andi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tidak seperti yang dituduhkan.

Anda sering bertemu dengan dia?
Dengan Andi memang pernah. Sudah saya sampaikan bahwa dia menemui saya untuk urusan jual-beli kaus.

Kaus apa?
Dulu saya Bendahara Umum Golkar. Waktu itu ada acara. Dia menawarkan kaus. Kami enggak cocok dalam harga. Apalagi dia menyampaikan kaus impor yang harganya mahal. Nanti kita lihatlah pengakuan Andi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sejak kapan Anda mengenal Andi?
Bukan mulai kapan. Tapi saya di acara Golkar, Andi datang.

Bukankah keponakan Anda, Irvanto Hendra, bekerja di perusahaan Andi?
Enggak. Enggak ada keponakan saya bekerja di sana.

(Dalam riwayat hidup calon legislator Pemilihan Umum 2014, Irvanto Hendra mencantumkan riwayat pekerjaan sebagai anggota staf PT Murakabi Sejahtera, milik Vidi Gunawan, adik Andi Agustinus, salah satu peserta tender e-KTP.)

Beberapa orang menyebut sering melihat dia di ruang Fraksi Golkar di DPR....
Saya boleh tahu orang Golkar yang mana? Kalau orang Golkar, saya tertarik, tuh, mumpung menjadi ketua umum.

Banyak orang menyebut Anda dekat dengan dia karena sesama pengusaha, termasuk sewaktu pengadaan baju hansip....
Yang ini saya baca di Tempo. Saya heran sama Tempo. Saya disebut terlibat hansiplah, mobil inilah, kok tidak pernah bisa dibuktikan. Kalau bisa buktikan, saya beri Rp 1 miliar.

Padahal dia pernah memborong majalah Tempo ketika memberitakan soal Anda sebagai bandar anggaran berbagai proyek di DPR....
Waduh, bukan saya berarti.

Tapi atas perintah Anda.
Ha-ha-ha, waduh....

Oke, jadi menurut Anda, semua isi dakwaan korupsi e-KTP ini tidak benar?
Ada yang saya enggak mengerti. Apa pun yang ada dalam dakwaan kita lihat perkembangannya di sidang karena di sana akan ketahuan persisnya bagaimana.

Bagaimana mungkin keterangan dari orang berbeda-beda bisa klop?
Nanti lihat di persidangan. Kalau itu, susah saya jawab.

TEMPO | PDAT | DH

Video Terkait:
KPK Tetapkan Setya Novanto sebagai Tersangka Korupsi E-KTP



Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

1 jam lalu

Ilustrasi Polri. Istimewa
Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

Peneliti Imparsial mengkritik wacana revisi UU Polri terkait usia pensiun.


DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

1 jam lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

Rencana revisi UU TNI menuai kritik karena dianggap dapat mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.


Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

10 jam lalu

Mahasiwa Universitas Riau (Unri) kenakan almamater biru laut lakukan aksi unjuk rasa mengenai uang kuliah tunggal atau UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di depan Gedung Rektorat Unri pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto: Karunia Putri / TEMPO
Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.


Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

1 hari lalu

Batasan usia pensiun Polri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003. Berikut ini penjelasan lengkapnya. Foto: Canva
Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.


Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

1 hari lalu

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Yusril Ihza Mahendra memberikan sambutan saat acara pembukaan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang di Kantor DPP PBB di Jakarta, Sabtu 18 mei 2024. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran


3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

Sejumlah wartawan melakukan teatrikal menggunakan miniatur televisi saat aksi unjuk rasa tolak Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran di Depan Gedung DPRD Kota Malang, Malang, Jawa Timur, Jumat 17 Mei 2024. Wartawan yang tergabung dalam organisasi Pewarta Foto Indonesia (PFI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di daerah tersebut menggelar aksi untuk menolak pasal-pasal dalam RUU penyiaran yang dinilai berpotensi mengalangi tugas jurnalistik dan kebebasan pers. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya
3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?


Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 hari lalu

Aktivitas pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Senin, 25 Februari 2019. BPJS Kesehatan meluncurkan data sampel yang mewakili seluruh data kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan. Data ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). TEMPO/Tony Hartawan
Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.


Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.


Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat memimpin sidang putusan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang dilaporkan oleh Zico Simanjuntak di Gedung 2 MK, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Salah satu poin yang diucapkan Anwar adalah dirinya telah mengetahui ada upaya politisasi dan menjadikan dirinya sebagai objek dalam berbagai putusan MK. TEMPO/Subekti.
Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?


Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Konferensi pers penangkapan tersangka tindak pidana lingkungan hidup, yakni penambangan pasir timah ilegal, di Belitung Timur yang sebelumnya buron selama hampir dua tahun di Kantor KLHK, Jakarta, 15 Mei 2024. Tempo/Irsyan
Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.