TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Panitia Penyelenggaraan Asian Games (Inasgoc) 2018 Erick Thohir, bersama wakilnya Letnan Jenderal TNI (purnawirawan) Sjafrie Sjamsoeddin, mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, 24 Juli 2017.
Erick menyebut kedatangannya untuk meminta KPK mengawasi aspek administrasi penyelenggaraan Asian Games 2018. "Karena bagian dari sukses administrasi itu yang sangat penting buat kami di Asian Games," kata Erick. Ia mengaku diterima oleh lima pimpinan KPK.
Baca juga: WAWANCARA, Erick Thohir: Target Sponsor Asian Games 2018 Rp 1 T
Erick menampik kunjungannya ke KPK untuk membahas penambahan anggaran Rp 1,5 triliun. Sebab, sebelumnya, Inasgoc mengajukan penambahan anggaran Rp 1,5 triliun kepada Komisi X DPR agar dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017.
Ia menegaskan, untuk persoalan anggaran, pihaknya akan mencari sponsorship tambahan. Target dari sponsorship Rp 1 triliun. Harapannya, kata dia, 30 persen lebih dari asing, 30 persen lebih dari swasta nasional, dan 30 persen lebih dari BUMN.
Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan berujar agenda Asian Games merupakan pertaruhan reputasi negara. “Saya sepakat dengan Inasgoc bahwa tertib administrasi juga menjadi salah satu fokus Inasgoc dalam pelaksanaan,” tuturnya.
Simak pula: Dana Asian Games Rp 500 M Cair, Erick Thohir Janji Transparan
Menanggapi permintaan Erick Thohir, Pahala mengatakan KPK akan mendampingi dari item per item. Misalnya, personel Inasgoc yang merupakan gabungan dari swasta dan PNS. KPK bakal menguatkan personel agar terhindar dari potensi penerimaan gratifikasi. Selain itu, KPK akan mendukung regulasi terkait dengan anggaran yang digunakan. “Intinya kami ingin mendukung kegiatan ini berlangsung baik,” ujarnya.
DANANG FIRMANTO
