TEMPO.CO, Mataram - Petani di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, enggan menerima tiga unit mesin panen padi dengan ukuran besar yang merupakan bantuan dari pemerintah. Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram H Mutawalli, di Mataram, Rabu, mengatakan, sebanyak tiga unit mesin panen padi atau combine harvester yang berukuran besar itu telah ditawarkan kepada beberapa kelompok tani, tapi hingga kini belum ada yang mau.
"Tiga unit mesin panen padi itu merupakan bantuan dari pemerintah awal tahun 2017, tapi sampai hari ini belum ada petani yang mau diberikan bantuan tersebut," katanya di Mataram, Rabu 13 September 2017.
Simak: Asuransi Usaha Tani Padi Belum Maksimal
Menurutnya, belum adanya petani yang menginginkan bantuan mesin panen padi karena ukurannya sangat besar hampir sebesar mobil panser. Petani atau bahkan kelompok tani masih enggan menerima bantuan itu mengingat biaya operasionalnya juga pasti besar.
Di samping, alasan petani enggan menerima bantuan tersebut karena kondisi lahan pertanian di Kota Mataram kecil-kecil, sehingga jika menggunakan mesin panen padi berukuran besar itu dapat merusak pematang sawah mereka.
"Untuk itulah, hari ini kami akan menggelar rapat terkait untuk membahas tiga bantuan mesin panen padi tersebut, agar dapat dimanfaatkan," katanya.
Menyinggung tentang siapa yang mengusulkan bantuan tersebut, Mutawalli mengatakan, setiap tahun pihaknya memang mengusulkan berbagai peralatan kebutuhan pertanian untuk meningkatkan produksi.
Namun, bantuan yang diusulkan adalah mesin panen padi ukuran kecil dan medium. Untuk bantuan mesin panen padi kecil dan medium sudah diterima dan telah didistribusikan awal tahun 2017.
"Petani kota memang lebih memilih menggunakan mesin panen padi berukuran kecil dan medium sehingga jika ada bantuan menjadi rebutan," ujarnya.
Sementara, untuk tiga unit bantuan mesin panen padi ukuran besar ini diberikan karena kemungkinan pengadaan di pemerintah banyak, dan diberikanlah kepada daerah yang berminat.
Oleh karena itu, setelah sekian lama menunggu, Distan akhirnya akan menerapkan kebijakan bahwa tiga unit mesin panen padi berukuran besar itu dikelola oleh Dinas Pertanian.
Artinya, apabila ke depan ada petani yang membutuhkan alat tersebut, mereka bisa mengajukan pinjaman ke Distan dengan konsekwensi menanggung biaya operasional termasuk biaya angkut ke lokasi sawah petani.
"Kebijakan itu kami ambil dengan pertimbangan, khawatir juga apabila bantuan itu diserahkan sepenuhnya ke petani karena belum tentu petani bisa merawat kendaraan tersebut," kata Mutawalli yang tidak tahu persis harga mesin panen padi berukuran besar itu.
Lebih jauh Mutawalli mengatakan, penggunaan mesin panen padi di Kota Mataram dinilai petani lebih efektif dan efisien, karena petani selama ini kesulitan untuk mencari buruh saat panen. "Kalaupun ada, buruhnya pasti dari luar Kota Mataram dan biayanya cukup mahal," ujarnya.
ANTARA
