Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar membuat peta rawan banjir. Langkah ini diperlukan untuk menghadapi kesiapan datangnya musim penghujan yang disertai La Nina.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, dari hasil rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, musim penghujan diperkirakan sudah berjalan pada Agustus hingga November. "Saya instruksikan ke kementerian/lembaga terkait untuk antisipasi banjir dan longsor," ucapnya di Jakarta, Jumat, 2 September 2016. Secara khusus, Menko Puan meminta BNPB dan Kementerian Dalam Negeri untuk segera berkoordinasi.
Menurut Puan, Kemendagri diberi tugas segera berkoordinasi dengan para kepala daerah untuk mengantisipasi bencana banjir dan tanah longsor. "Lakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat yang ada di daerah rawan," ujarnya.
Kepala BNPB Willem Rampangile menambahkan, pembuatan peta rawan banjir akan menjadi prioritas utama dibandingkan peta rawan bencana. Alasannya, pembuatan peta rawan bencana membutuhkan kriteria khusus. Menurut dia, baru seratus kabupaten yang mempunyai peta penanggulangan bencana.
Dari data BNPB, di seluruh wilayah Indonesia, ada 63,7 juta jiwa yang rawan terkena banjir. Sedangkan masyarakat yang rawan terkena longsor mencapai 60,9 juta jiwa. "Ini yang jadi prioritas untuk diselamatkan," kata Willem.
ADITYA BUDIMAN
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini