Ungkap Mafia Bukan Tugas Menteri

DI dalam peta perkabinetan Indonesia, energi dan sumber daya mineral adalah "zona panas" sekaligus digdaya. Kenaikan harga bahan bakar minyak, sekadar contoh, adalah rencana pemerintah yang tengah bergerak menuju titik didih. Ke gelanggang inilah Sudirman Said tiba pada pekan lalu untuk memulai tugasnya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tak mengherankan, pria 51 tahun ini memilih sikap amat hati-hati. Saat meladeni wawancara ini, dia menjauhkan diri dari isu kenaikan harga bahan bakar minyak. "Kita lewatkan pertanyaan tentang kenaikan harga BBM," katanya. Isu tersebut, menurut dia, hanya akan melahirkan keresahan di masyarakat. "Yang penting Pertamina sudah siap dan tim sudah dibentuk."

Beban Sudirman bakal lebih berat lagi dalam mengelola sektor energi, khususnya memberantas korupsi dan mafia. Belum lepas dari ingatan, Jero Wacik, pendahulunya, ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka. "Tugas menteri bukan mengungkap mafia. Itu urusan penegak hukum," dia menegaskan.

Sudirman bukan sosok baru di sektor energi. Ia pernah mengisi pos strategis di sejumlah instansi energi. Di antaranya sebagai staf ahli di PT Pertamina, Wakil Direktur Utama PT Petrosea, dan Group Chief of Human Capital and Corporate Services di PT Indika Energy. Tapi tak ada yang menduga bila Presiden Joko Widodo mempercayakan pos Menteri Energi kepada dia. "Saya merasa terhormat."

Sudirman mengaku datang dengan misi pendek dan spesifik: melakukan penyegaran di kementerian sebelum pergantian tahun. Ia memproklamasikan diri sebagai musuh bebuyutan mafia. "Kalau punya rencana dan eksekusi yang benar, ruang gerak mafia semakin sempit," ujarnya.

Kamis pekan lalu, ia menerima tim wartawan Tempo di kantornya di lantai dua gedung Kementerian Energi, bilangan Thamrin, Jakarta Pusat. Ia membuat kebijakan baru: wartawan dilarang melakukan doorstop. "Lebih enak begini. Interview itu harus fokus," kata Sudirman. Inilah petikan perbincangan selama hampir dua jam itu.

Kok, nama Anda tak pernah disebut sebagai calon menteri, apalagi Menteri ESDM?

Memang tidak dipublikasikan. Saya dipanggil Sabtu siang (25 Oktober 2014) oleh Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, pukul 11.00, Wakil Presiden Jusuf Kalla menelepon dan mengucapkan selamat.

Dekatkah Anda dengan Jusuf Kalla?

Kami sama-sama mengurus tsunami. Beberapa kali saya menggelar rapat terbatas dengan dia—ketika saya mendampingi Pak Kuntoro Mangkusubroto (ketika itu Ketua Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias).

Anda dihubungi headhunter?

Saya malah dihubungi headhunter pada waktu proses, sudah lama. Mereka minta nama-nama untuk dimasukkan sebagai calon menteri.

Materi apa yang Presiden bahas bersama Anda di Istana pada Sabtu, 25 Oktober?

Ketahanan energi, kilang minyak yang sudah tua, lifting (produksi minyak) yang tidak tercapai, eksplorasi kurang, sampai pembahasan mineral.

Solusi apa yang Anda tawarkan?

Saya sampaikan, lifting kerap tak tercapai karena terhalang vested interest—kepentingan-kepentingan yang telah kuat tertanam. Sepanjang penyelenggara negara baik dan lurus, maka solusi akan kita dapatkan.

Ada yang menyebut pos Anda di Kementerian ESDM adalah jalan tengah untuk perselisihan dua pihak yang berseberangan: Kuntoro Mangkusubroto dan mereka yang tak setuju dengan Kuntoro.

Tidak. Sampai hari pengumuman, saya masih tidak percaya menjadi menteri. Sebab, orang yang memenuhi syarat itu banyak.

Bagaimana Anda akan mengembalikan kepercayaan publik terhadap Kementerian ESDM?

Yang paling cepat adalah menaruh simbol-simbol kepercayaan. Akan saya lakukan penyegaran di beberapa posisi.

Maksudnya pemecatan di beberapa posisi atau bagaimana?

Masak, istilahnya pemecatan? Ini perombakan, biar segar.

Sudah Anda sampaikan kepada orang-orang Kementerian?

Sudah. Di beberapa tempat memang sudah waktunya disegarkan. Ada orang yang sudah lima tahun lebih di satu pos.

Level mana saja yang akan diganti?

Belum bisa disebut. Tentu pemimpin-pemimpinnya—setelah kami cek lebih dulu.

Orang-orang yang akan menggantikan ini pilihan dari luar Kementerian?

Orang luar tidak boleh. Harus PNS, pegawai negeri sipil.

* * * *

Kapan harga bahan bakar minyak akan naik?

Kami tidak mau sosialisasi. Itu memancing keresahan. Saya kira yang disampaikan Menteri Keuangan—kenaikan harga BBM sebelum 2015—itu betul. Di sana (Kementerian Keuangan) yang paham mengenai kekurangan fiskal, termasuk menghitung berapa subsidi yang perlu dikembalikan kepada rakyat. Kami di sini cuma menerima perintah dan membuat surat keputusan mengenai kenaikan harga.

Menurut Anda, bagaimana Pertamina harus menghadapi kenaikan harga BBM?

Kami menekankan, mau kapan pun harus siap. Mereka—Pertamina—melaporkan bahwa mulai hari ini tim persiapan sudah dibentuk.

Untuk mengamankan pasokan bahan bakar minyak?

Tugas mereka memang mengamankan pasokan. Jangan membahas berulang-ulang. Kami ini ingin memutuskan, baru akan dijelaskan ke masyarakat.

Jika anggaran negara tidak terbebani oleh subsidi, akan dialihkan ke mana?

Kami ingin membangun infrastruktur untuk tempat cadangan minyak yang membutuhkan dana Rp 30 triliun. Kita bisa membangun tempat penyimpanan minyak tambahan untuk 30 hari, yang benar-benar disimpan dan tidak disentuh.

Kemampuan menyimpan kita sejauh ini berapa lama?

Selama ini kita baru mampu menyimpan untuk 18 hari—termasuk yang dalam perjalanan di pipa.

Masih kalah oleh Vietnam, yang punya cadangan BBM selama 47 hari….

Anggaran kita terbatas, jadi mesti bertahap.

Kesulitan utama apa yang membuat kita tak bisa meningkatkan volume cadangan minyak?

Logika saya, ketika mengambil minyak, misalkan hari ini 1 juta barel, harus dikembalikan juga 1 juta barel—supaya cadangannya sama. Tapi selama ini recovery-nya hanya 50 persen. Jadi diambil 100 ribu barel, kembalinya hanya 50 ribu barel. Mungkin ada dua sebab: tidak mampu atau tidak mau. Rasanya bukan karena tidak mampu. Buktinya, APBN dijebol sampai Rp 300 triliun setahun. Jangan-jangan kebijakan kita selama ini diwarnai kepentingan.

Tentang mafia migas. Apa strategi Anda mengatasi sepak terjang mereka?

Tugas Menteri ESDM bukan mengungkap mafia. Itu urusan penegak hukum. Tugas saya adalah memastikan semua aspek di sektor energi dan pertambangan dikelola dengan baik.

Paling tidak Kementerian bisa mempersempit ruang gerak mafia minyak.

Langsung atau tak langsung. Kalau kita punya kebijakan benar, eksekusi benar, ruang gerak mereka akan semakin sempit.

Oke. Apa rencana Anda menggenjot produksi minyak?

Kata kuncinya: debottlenecking—menghilangkan hambatan dan memastikan bahwa semua yang mendapat alokasi di wilayah kerja pertambangan benar-benar bekerja.

Yang tidak bekerja dengan benar akan ditindak?

Ada sanksi. Kalau dikasih kesempatan tidak maju-maju, akan diambil alih dan dialokasikan kepada yang bisa bekerja.

Maksud Anda, regulasi wilayah kerja pertambangan akan ditata, misalnya ditender lagi?

Ditender dan diseleksi dengan ketat. Periksa uang dan kemampuannya. Jangan sampai konsensi—proyek kerja sama pemerintah dan swasta—diperdagangkan broker.

Anda sudah punya bayangan sumber tambahan produksi minyak dalam jangka pendek, katakanlah setahun?

Tak akan ada perubahan berarti dalam setahun.

Ada solusi apa selain impor?

Segala yang sudah diputuskan akan dipercepat. Orang mau eksplorasi dikasih izin saja kalau sesuai dengan syarat, jangan ditunda. Kemudian merit system—pemberian kompensasi atas dasar kinerja— harus berlaku. Kalau wilayah kerja pertambangan diberikan kepada perusahaan yang tidak punya modal dan teknologi, kapan target lifting tercapai? Kami akan melakukan penyaringan lagi.

Penyaringan berupa audit?

Apa pun namanya. Itu nanti SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) yang melakukannya.

Bagaimana dengan tambahan pembangunan depo—gudang penyimpanan minyak bumi dan minyak mentah?

Kalau itu pasti dibangun. Tidak lama prosesnya. Kira-kira satu tahun. Tanah Pertamina yang banyak itu bisa kita gunakan.

Artinya, untuk mengatasi tingginya konsumsi BBM dan impor, Anda akan memperbanyak depo?

Yang bangun, ya, perusahaan. Kami mendorong dengan regulasi. Kalau perlu investasi, kita investasi.

Targetnya?

Kalau kita punya stok cadangan minyak 30 hari saja itu sudah bagus.

* * * *

Ada usul memberi tax holiday—pengurangan atau penghilangan pajak—untuk investor?

Insentif bisa macam-macam. Kita harus berbicara dulu dengan Menteri Keuangan. Intinya kemudahan investasi di bidang kilang minyak harus dilakukan.

Sudah ada partai atau pebisnis yang "menggoda" Anda?

Masih terlalu pagi. Lagi pula orang akan mengukur. Kalau Anda menampakkan diri sebagai orang yang butuh digoda, yang menggoda akan datang. Saya kan tidak. Hidup simpel saja. Mengurus keluarga dan yang penting anak-anak sekolah.

Anda mengabaikan risiko politik?

Tidak boleh diabaikan, tapi harus diatur. Kita tunjukkan niat baik agar masyarakat mendukung. Kalau ada yang punya kepentingan, kita ajak mikir.

Menjadi menteri di bawah pemerintahan yang didukung PDIP, Anda sudah dilobi orang partai? Politikus PDIP kan ada juga yang berbisnis minyak....

Saya sudah bertemu dengan Bu Mega (Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). Saya bilang sektor ini memerlukan penataan mendasar. Caranya adalah menempatkan orang terbaik di bidang itu. Dia minta saya jangan ragu. Saya lega. Saya bisa bekerja tanpa beban.

Apa yang hendak dicapai Kementerian ESDM di bawah Menteri Koordinator Kemaritiman?

Presiden ingin fokus. Semangat yang muncul, jangan hanya lintas menteri, lintas menko juga harus bekerja sama. Itu saja, tidak ada masalah.

Oh ya, apa persiapan khusus Anda saat menemui Presiden pada 25 Oktober?

Saya memakai baju sekenanya dan sandal, karena sedang dalam perjalanan pulang dari kantor Pindad di Bandung ke Jakarta untuk liburan.

Anda langsung ditawari posisi menteri?

Tidak ada satu pun kata mengenai jabatan, apalagi menteri.

---

Sudirman Said Tempat dan Tanggal Lahir: Brebes, 16 April 1963 Pendidikan: Master bidang administrasi bisnis dari George Washington University, Washington, DC, Amerika Serikat (1994) | Sarjana Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1990) | Pendidikan diploma dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1984) Karier: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (2014-2019), Direktur Utama PT Pindad (Juni 2014-sekarang) | Wakil Direktur Utama PT Petrosea Tbk (2013-2014) | Group Chief of Human Capital and Corporate Services PT Indika Energy Tbk (2010-2013) | Direktur Human Capital PT Petrosea Tbk (2009-2010) | Staf ahli Direktur Utama PT Pertamina Persero (2007-2009) | Deputi Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (2005-2008) | Ketua Badan Pelaksana Masyarakat Transparansi Indonesia (2000-2003)