Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Strategi KSAL Kent Sondakh Untuk Pertahanan Kedaulatan Negara

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Diam-diam Angkatan Laut Indonesia (TNI-AL) sudah mempersiapkan cetak biru pertahanan laut Indonesia. "Yang kami kembangkan adalah bagaimana mempersiapkan angkatan laut yang mengerti Archipelago Strategic War, Strategi perang kepulauan, itu yang tidak ada dalam buku-buku buatan luar negeri,"kata Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Bernard Kent Sondakh, 56 tahun, kepada Tempo di ruang kerjanya di Mabes AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu siang (8/12).Karena itulah selama Bernard memimpin AL-sejak 25 April 2002, langsung mengelompokkan (menggroupkan) kapal-kapal yang dimiliki TNI AL menjadi tiga : kapal tempur, kapal patroli dan kapal pendukung.Kapal tempur (striking force) yang dilengkapi sensor weapon dan command yang lengkap (alat deteksi, senjata dan meriam, dan peluru kendali dll), yang fungsi utamanya untuk bertempur ada 36 kapal lalu diturunkan (degradasi) menjadi 14 kapal.Kapal tempur itu yang menjadi primary line (baris utama) pertahanan, kekuatannya bisa menenggelamkan kapal tempur lawan. "Tapi 14 kapal itu harus punya kemampuan 100 persen yang siap menenggelamkan kapal tempur lawan,"kata Kent. Sebelumnya kapal-kapal tempur yang ada tak lengkap, kalau tidak rudalnya rusak, radarnya mati. "Berarti sebenarnya kalau kita lihat penampilan angkatan laut saat itu memang armadanya ya memang kapal-kapal tua yang jelek2 itu, Apa kita mau begitu terus?"tanyanya.Padahal ada ancaman yang termasuk potensial (ancaman yang paling berpotensi terjadi tetapi belum terjadi). Misalnya sengketa perbatasan, pelanggaran alur laut kepulauan. "Itu yang harus dihadapi kapal tempur,"kata Kent. Selebihnya 22 kapal diubah menjadi kapal patroli. agar bisa bergerak lebih lincah untuk daerah kepulauan seperti Indonesia. "Itu merupakan secondary line dengan kemampuan yang lebih,"kata Kent. Kapal patroli, yang penting mesin dan navigasinya jalan, senjata kecil dan bisa cepat. "Kapal patroli itu harus sebanyak-banyaknya, dan itu tidak mahal, yang penting mesin hidup, navigasi bagus, kasih senjata kecil,"ujarnya. Karena ada ancaman faktual, yang setiap hari terjadi, seperti illegal loging, illegal fishing, penyelundupan dll itu dihadapi kapal patroli, “Dan itu yang paling banyak,"ujarnya.Dari 22 kapal ini, yaitu 16 eks Jerman Timur dan 6 eks Belanda, merupakan kapal-kapal tua yang teknologinya ketinggalan, sehingga kalau merenovasinya menjadi 100 persen, akan butuh dana yang besar. Sehingga kapal ini dijadikan kapal patroli tetapi fungsinya tidak dihilangkan menjadi secondary line(lapis kedua). Sehingga jika sewaktu-waktu negara membutuhkan perang, 22 kapal tersebut masih bisa digunakan untuk bertempur. "Tapi dalam keadaan damai lebih baik jadi kapal patroli,"kata Kent. Kelompok ketiga, kapal-kapal pendukung seperti tanker dan angkutan. Selama ini orang awam, menurut Kent, membayangkan angkatan laut cuma Kapal. Bagi publik angkatan laut itu hebat, kalau dilihat armada, kapal-kapal yang hebat dan tentu performance, hasil dan kerjanya. "Yang menjadi pegangan saya adalah kerjanya. Maka kebijakan apa yang harus saya ambil agar kapal hidup kembali, sementara diut nggak ada. Beli baru susah, maka harus ada kebijakan,"katanya.Nah, strategi besar pertahanan menurut KSAL harus dibuat oleh Departemen Pertahanan, lengkap dengan perencanaan anggarannya. "Tapi pada pelaksanaan, dan strategi sektoral, harus dilakukan TNI-AL. karena kami yang tahu persoalan di lapangan,"katanya.Untuk pengamanan Selat Malaka, beberapa negara siap membantu, termasuk Jerman. "Tetapi bagi kita yang penting bantuan asing itu tidak dalam bentuk mengirim kekuatan patrolinya. Tetapi dalam bentuk sharing intelejen, training, memberikan dan membantu pengembangan kekuatan seperti bantuan peralatan,"kata Kent.Karena itu KSAL kelahiran Tobelo, Halmahera, Maluku itu, mengadakan kerjasama tiga negara, Malaysia, Singapura dan Indonesia (Malsindo). Kerjasama itu untuk memperkuat kawasan Selat Malaka yang berbatasan dengan ketiga negara itu. "Kalau tidak tiga negara itu yang melakukan pengawasan dengasn kekuatan sendiri, kami kawatir kekuatan tempur asing masuk dengan lasan mengamankan kapal-kapal niaga negeri yang lewat kawasan selat Malaka, yang dianggap rawan keamanan,"katanya.Karena gagasan Kent pada Malsindo itulah dua opekan lalu, Kent memperoleh Bintang Tertinggi Panglima Gagah Angkatan tentra dari Yang dipertuan Agung Raja Malaysia. "Kerjasama itu bukan dalam bentuk joint, tetapi dalam bentuk trilateral, kerjasama tiga negara, komando pada masing-masing negara, jadi kami hanya koordinasi,"katanya. Tak salah jika, banyak pihak malah mendukung Laksamana Kent menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Endriartono. Bisakah para wakil rakyat di Senayan melirik Kent?Sunaria dan AT
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 jam lalu

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

10 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

16 jam lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

1 hari lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

1 hari lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

2 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.