Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pertahanan, Tubagus Hasanudin, menilai ada keengganan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan masalah Hak Asasi Manusia. Terutama Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh para prajurit TNI. "Selama ini pemerintah tidak menyelesaikan dengan tuntas dan terbuka," ujarnya di Jakarta Senin, (1/11).
Menurut Tubagus, Pemerintah SBY saat ini tidak terbuka dalam hal penyelesaian pelanggaran Hak Asasi oleh kalangan tentara. "Hal itu merugikan bangsa sendiri," katanya.
Tubagus menerangkan, dengan tidak diselesaikannya secara tuntas dan terbuka, maka kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilalukan prajurit TNI akan terus menjadi bulan-bulanan politik negara-negara tertentu. "Seharusnya pemerintah segera menyelesaikan dengan tuntas," ujarnya.
Sandy Indra Pratama
Iklan
