TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, memastikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Sekretariat Gabungan akan bertindak tegas terhadap Partai Keadilan Sejahtera. Menurut dia, sikap PKS dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat 30 Maret 2012 lalu, tak hanya membuat marah Partai Demokrat, "Tapi semua ketua umum partai koalisi marah," ujarnya kepada Tempo Senin 2 April 2012 kemarin.
Mubarok mengatakan kekesalan Yudhoyono sudah sampai titik kulminasi. Menurut dia, Presiden tak akan bersikap lunak lagi. "Kalau kemarin-kemarin masih bisa dimaafkan," ujarnya.
Wakil Ketua Fraksi PAN di Dewan Perwakilan Rakyat, Viva Yoga Mauladi, berharap Yudhoyono bersikap tegas terhadap PKS. Dia sangat menyesalkan sikap partai dakwah itu. "Untuk apa ada sekretariat gabungan kalau tidak kompak?" Viva menyebutkan beberapa kasus di mana PKS berseberangan dengan anggota koalisi, misalnya masalah BBM, Century, dan kasus pajak sebagai contohnya. Menurut Viva, kondisi koalisi yang tidak kompak ini harus menjadi perhatian Presiden agar Setgab dapat menjadi koalisi yang solid.
Sikap serupa disampaikan anggota Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Malik Haramain. Dia meminta PKS segera mengambil keputusan tegas: apakah tetap di koalisi atau menjadi oposisi. "Jangan menjadi partai koalisi tapi kelakuannya oposisi. Harus konsisten," kata Malik.
Sementara itu, Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan memilih abstain. Mereka menyatakan tak ikut campur soal nasib PKS dalam koalisi. "Kami serahkan sepenuhnya kepada Pak SBY," ujar Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan M. Romahurmuziy.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Priyo Budi Santoso juga menyatakan menyerahkan nasib PKS ke tangan Presiden Yudhoyono. "Golkar tidak mau ikut campur," ujarnya.
Diributkan oleh anggota koalisi atas sikap yang dianggap membelot, PKS tidak ambil pusing. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mengaku partainya sedang gencar mensosialisasi sikap penolakan kenaikan harga BBM.
Kemarin Presiden Yudhoyono, yang berkantor di kediamannya di Puri Cikeas, telah memanggil beberapa menteri secara bergantian. Menurut Mubarok, pertemuan Presiden dengan beberapa menteri itu membahas nasib koalisi. "Presiden mempersilakan PKS jika ingin keluar dari koalisi," kata Mubarok.
Dia menegaskan, PKS sudah mengutarakan maksud akan keluar dari koalisi dalam Setgab. "PKS sudah secara langsung mengutarakan kepada kami," katanya. Hanya, belum ada pembicaraan mengenai waktu. "Belum ada surat resmi dari PKS."
Namun, menurut juru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasha, agenda Presiden dengan para menteri itu adalah pembahasan perkembangan terkini negara. "Sifatnya internal, bukan khusus," ujar dia. Mereka yang dipanggil, antara lain, Menteri-Sekretaris Negara Sudi Silalahi.
l ANGGA SUKMA WIJAYA | FEBRIYAN | PRIHANDOKO | SYAILENDRA
Berita Terkait:
PKS Mendua, Menteri Tifatul Disebut Terpojok
SBY Sampaikan Nasib PKS di Setgab
PKS Persilakan Menterinya Dicopot
SBY: Harga BBM Naik Dikaitkan Politik 2014
Menuju Mekah, Indra Azwan Sampai Sumatera
PKS Yakin SBY Tak Copot Menteri
Penolak Harga BBM Naik Dukung Uji Materi APBN-P
Demo BBM Naik,GamawanTegur Dua Wakil Kepala Daerah
