TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PDI Perjuangan Pramono Anung menilai soliditas antarpartai koalisi pendukung pemerintah lemah sehingga terus-menerus menimbulkan perbedaan sikap. Hal tersebut dikatakan Pramono menanggapi perbedaan sikap antarpartai koalisi tentang kebijakan bahan bakar minyak di paripurna DPR pada akhir pekan lalu.
"Kalau kita melihat apa yang terjadi kemarin, di dalam tubuh pemerintah dan partai-partai pendukung pemerintah itu amburadul. Sikapnya berbeda-beda," kata Pramono di gedung DPR, Senin, 2 April 2012.
Perbedaan antarpartai koalisi memang terlihat saat rencana kebijakan kenaikan harga BBM pada paripurna pekan kemarin. PKS yang merupakan salah satu anggota memilih sependapat dengan tiga partai oposisi: PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Hanura yang menolak opsi pemerintah untuk menaikkan harga BBM.
Adapun lima partai lainnya memilih untuk menunda kenaikan BBM dengan menambah ayat 6a dalam Pasal 7 UU APBN Perubahan yang memberikan syarat BBM bisa dinaikkan jika harga minyak mentah Indonesia naik minimal selama enam bulan. Itu pun harus melalui lobi yang sangat alot. "Sehingga memberi ruang terjadi keributan di antara mereka sendiri," kata Pramono.
Pramono menilai penambahan ayat 6a di Pasal 7 UU APBN-P sangat rawan menimbulkan judicial review oleh masyarakat. Seperti diketahui, beberapa pihak seperti mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra berencana akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap penambahan ayat tersebut.
"Karena proses dan substansi materinya dalam Pasal 7 ayat 6 bertabrakan dengan Pasal 7 ayat 6a ini bertabrakan. Satu melarang tidak boleh dinaikkan, satu boleh dinaikkan," katanya.
Ditanya apakah PDI-P juga akan melakukan judicial review ke MK, Pramono belum bisa memastikan karena ingin melihat perkembangannya terlebih dahulu. "Kalau para ahli sudah melakukan gugatan, kenapa harus melakukan gugatan yang sama," katanya.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Berita terkait
Marzuki Alie Bilang Disakiti PKS di Twitter
PKB Semprot Kelakuan PKS
Tanpa PKS, Kubu Koalisi Klaim Masih Kuasai 60 Persen Suara
Kekesalan SBY terhadap PKS Memuncak
PKS : Kami Siap di Luar Pemerintahan
PKS : Demokrat Galau dan Alihkan Isu
Curhat Demokrat Soal PKS ke SBY