Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polisi Dinilai Basa-basi Tangani Korupsi  

image-gnews
Sejumlah Perwira Polisi meninggalkan gedung ruang Auditoriom Kampus Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 6-8, 2012. Kapolri Timur Pradopo mengumpulkan perwira tinggi Kepolisian untuk melakukan arahan kepada anggotanya. Pertemuan ini bersifat internal dan Pers tidak diperbolehkan meliput. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo.
Sejumlah Perwira Polisi meninggalkan gedung ruang Auditoriom Kampus Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 6-8, 2012. Kapolri Timur Pradopo mengumpulkan perwira tinggi Kepolisian untuk melakukan arahan kepada anggotanya. Pertemuan ini bersifat internal dan Pers tidak diperbolehkan meliput. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kalangan menilai polisi hanya basa-basi dalam menangani sejumlah kasus korupsi. Banyak kasus yang ditangani polisi acap kali tak jelas penyelesaiannya. “Kepolisian banyak menunggak penuntasan kasus korupsi, tapi justru menambah penanganan kasus lain,” kata Oce Madril, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada.

Pada awal Agustus lalu, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menetapkan sejumlah tersangka dari kepolisian dan rekanan swasta dalam kasus pengadaan simulator kemudi kendaraan bermotor. Di tengah memanasnya penanganan kasus itu, kepolisian kembali menetapkan tersangka dari Kementerian Kesehatan terkait dengan korupsi pengadaan vaksin flu burung.

Menurut Oce, kasus korupsi di Kementerian Kesehatan dan simulator ujian SIM bukanlah kasus kecil. “Dua kasus terakhir itu masih mungkin merembet ke mana-mana,” ujarnya. Kasus korupsi pengadaan instalasi flu burung, misalnya, diduga berkaitan dengan Partai Demokrat. “Ada kesan bahwa kasus ini ingin dilokalisasi hingga tak menyeret politikus Demokrat.”

Ketua Dewan Pengurus Masyarakat Transparansi Indonesia, Hamid Chalid, mengatakan polisi sebenarnya mampu menuntaskan kasus korupsi. “Tapi ada kepentingan yang bermain dalam penyidikan kasus yang ditangani Polri,” kata dia. Maka wajar bila masyarakat tidak percaya kepada kepolisian. “Buktikan mereka berintegritas dengan sikap besar hati mundur dari penanganan kedua kasus itu.”

Keraguan serupa datang dari Wakil Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho. Bukannya tanpa alasan, Emerson menyebutkan, setidaknya ada 20 kasus yang sampai saat ini tidak jelas ujungnya di tangan Mabes Polri. “Saya khawatir kasus ini bernasib sama. Kasus ini bisa jadi 86 (kode kepolisian untuk mendamaikan kasus) juga,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kepolisian RI, Brigadir Jenderal Boy Rafli, meminta masyarakat tidak ragu akan niat kepolisian menangani kasus korupsi. Dia membantah jika kasus korupsi disebut bernasib tidak jelas. Masyarakat hanya kurang mendapat informasi mengenai penyelesaian kasusnya. “Jangan berprasangka buruk. Datang ke kami, pasti dijelaskan satu-satu.”

SUBKHAN JUSUF HAKIM | FEBRIYAN | ANGGA SUKMA WIJAYA | BOBBY CHANDRA

Terpopuler:
Denny Indrayana: Antasari Azhar Berbohong

Kisah Tragis Remaja yang Jual Ginjal Demi iPad

PKS Maklumi Celotehan Foke di Karet

Imbas Isu SARA, Polisi Jaga Pesantren di Jelambar

Konflik PSSI Memanas Lagi

Lolos Uji Emisi, Mobil Esemka Siap Produksi

Monorel Akan Terhubung dengan Commuter Line

Rhoma Irama Dicekal MNC Grup?

Korban Pemukulan Jelambar Bukan Pendukung Foke

SBY Siap Kalau Menterinya Jadi Tersangka

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Lelang Barang KPK Sitaan Hasil Gratifikasi, Begini Syarat dan Cara Mengikuti Lelangnya

18 Desember 2023

Peserta mengikuti acara lelang barang gratifikasi dan rampasan negara hasil kejahatan koruptor yang diselenggarakan oleh KPK bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023, di Istora Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu, 13 Desember 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
Lelang Barang KPK Sitaan Hasil Gratifikasi, Begini Syarat dan Cara Mengikuti Lelangnya

KPK menggelar lelang atas barang sitaan hasil gratifikasi dalam Hakordia 2023. Begini tata cara dan syarat mengikuti lelangnya.


Momentum Hakordia, Ahli Hukum Nilai Kejagung Kurang Greget Tangani Kasus Korupsi

13 Desember 2023

Dari kiri, Akademisi hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, Peneliti Bidang Korupsi dan Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrin, Kurnia Ramadhana dan Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam disela berdiskusi bertemakan KPK Dalam Ancaman: 60 Hari Pasca Penyerangan Novel Baswedan Hingga Angket DPR di Jakarta, 11 Juni 2017. ICW menilai bahwa pembentukan panitia Angket terkesan dipaksakan, cacat hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian negara atas segala biaya yang dikeluarkan oleh proses penyelidikan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Momentum Hakordia, Ahli Hukum Nilai Kejagung Kurang Greget Tangani Kasus Korupsi

Ahli Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) khususnya dalam pemberantasan korupsi kurang greget.


Momentum Hakordia, Pengamat Nilai Penanganan Kasus Korupsi oleh Polri Masih Mengecewakan

13 Desember 2023

Ilustrasi Polisi Indonesia. Getty Images
Momentum Hakordia, Pengamat Nilai Penanganan Kasus Korupsi oleh Polri Masih Mengecewakan

Herdiansyah Hamzah menulai kinerja Polri dalam pemberantasan korupsi yang masih mengecewakan publik jika dilihat secara kualitatif.


KPK Beri Skor 95,75 untuk Pencegahan Korupsi di DKI, Heru Budi: Kita Sudah di Zona Tertinggi

12 Desember 2023

Ilustrasi Balai Kota DKI Jakarta. TEMPO/Muhammad Hidayat
KPK Beri Skor 95,75 untuk Pencegahan Korupsi di DKI, Heru Budi: Kita Sudah di Zona Tertinggi

Ini tentang aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memantau capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.


KPK Sebut Firli Bahuri Diundang ke Hari Antikorupsi Sedunia, tapi Tak Hadir

12 Desember 2023

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi non aktif, Firli Bahuri sampai di Bareskrim Polri untuk diperiksa kedua kali setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo, Rabu, 6 Desember 2023. TEMPO/Desty Luthfiani.
KPK Sebut Firli Bahuri Diundang ke Hari Antikorupsi Sedunia, tapi Tak Hadir

KPK mengatakan telah mengundang semua insan KPK melalui email kantor, termasuk kepada Ketua nonaktif Firli Bahuri. Tapi Firli tak hadir.


Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan

12 Desember 2023

Presiden Joko Widodo saat melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara di Istana Negara, Jakarta, Senin 27 November 2023. Nawawi menggantikan Firli Bahuri yang diberhentikan sementara usai jadi tersangka kasus pemerasan. Nawawi adalah Wakil Ketua KPK yang telah menjabat sejak 2019. Kala itu, ia lolos menjadi pimpinan KPK setelah mengumpulkan 50 suara dalam voting yang digelar Komisi III DPR RI. TEMPO/Subekti.
Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan

Presiden Jokowi meminta DPR segera membahas dan menyelesaikan RUU Perampasan Aset. Mekanisme untuk pengembalian kerugian negara.


Jokowi Sebut Banyak Pejabat Ditangkap tapi Tak Hentikan Korupsi di Indonesia

12 Desember 2023

Presiden Joko Widodo saat meninjau progres pembangunan Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Selasa, 5 Desember 2023. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Sebut Banyak Pejabat Ditangkap tapi Tak Hentikan Korupsi di Indonesia

Presiden Jokowi mengatakan sudah terlalu banyak pejabat Indonesia yang ditangkap dan dipenjarakan karena korupsi.


Ketua KPK Nawawi Pomolango Sebut Butuh Sinergi untuk Berantas Korupsi

12 Desember 2023

Nawawi Pomolango saat dilantik sebagai Ketua KPK sementara oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin 27 November 2023. Nawawi menggantikan Firli Bahuri yang diberhentikan sementara usai menjadi tersangka kasus pemerasan. Nawawi adalah Wakil Ketua KPK yang telah menjabat sejak 2019. Kala itu, ia lolos menjadi pimpinan KPK setelah mengumpulkan 50 suara dalam voting yang digelar Komisi III DPR RI. TEMPO/Subekti.
Ketua KPK Nawawi Pomolango Sebut Butuh Sinergi untuk Berantas Korupsi

Nawawi Pomolango mengatakan, sinergi gerak dari seluruh elemen bangsa harus kembali dipimpin untuk melakukan pemberantasan korupsi bisa bergerak maju.


Hari Antikorupsi Sedunia, Saut Situmorang Minta Independensi KPK Dikembalikan

12 Desember 2023

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus pemerasan rehadap Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa 17 Oktober 2023. Seusai melakukan pemeriksaan terkait kasus pemerasan, Mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menyinggung mengenai pertemuan antara Ketua KPK, Firli Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Ketentuan pimpinan KPK tidak boleh menemui pihak yang berhubung dengan suatu perkara pertemuan, hal ini Tercantum dalam Pasal 36 dan 65 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Korupsi. TEMPO/Magang/Joseph
Hari Antikorupsi Sedunia, Saut Situmorang Minta Independensi KPK Dikembalikan

Saut Situmorang mengatakan hal yang perlu direfleksikan KPK di Hari Antikorupsi, seperti mengembalikan independensi KPK.


Hari Antikorupsi Sedunia Diperingati Tiap 9 Desember, Ketika Dunia Sadar Harus Perangi Korupsi

9 Desember 2023

Massa yang tergabung dalam Perempuan Indonesia Anti Korupsi melakukan jalan santai sambil membentangkan spanduk dan poster berisikan pesan antikorupsi saat hari bebas kendaraan bermotor di kawasan Bundaran HI, Jakarta, 24 September 2017. Kegiatan tersebut guna menggalang dukungan masyarakat terhadap KPK. ANTARA
Hari Antikorupsi Sedunia Diperingati Tiap 9 Desember, Ketika Dunia Sadar Harus Perangi Korupsi

Tiap 9 Desember masyarakat internasional memperingati Hari Antikorupsi Sedunia. Begini asal mula dicetuskan PBB.