TEMPO.CO, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Kamis 16 Agustus 2012 ini dijadwalkan membacakan nota keuangan Rancangan APBN 2013 mendatang. Koalisi Masyarakat Sipil untuk APBN Kesejahteraan berharap dalam nota keuangan itu, pemerintah menambah anggaran untuk pembangunan pertanian dan peternakan.
“Sektor pertanian dan peternakan merupakan sektor ekonomi yang paling banyak melibatkan masyarakat,” kata Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Yuna Farhan, Rabu 15 Agustus 2012.
Menurutnya, selama ini anggaran belanja yang disusun pemerintah lebih banyak diprioritaskan pada belanja pegawai dan belanja barang. "Padahal peningkatan belanja tidak secara signifikan berdampak pada masyarakat,” kata Yuna dalam diskusi bertema ‘RAPBN Alternatif 2013 Menuju APBN Konstitusional’, di Hotel Harris Jakarta.
Dalam kurun lima tahun terakhir, Yuna menunjuk ada pertumbuhan belanja pegawai sekitar 20 persen. Pada 2012 misalnya alokasi belanja pegawai mencapai Rp 215,8 triliun dan diperkirakan akan menjadi Rp 258 triliun pada 2013.
Salah satu pos yang menyebabkan kenaikan belanja pegawai adalah pelaksanaan remunerasi. Nyatanya kata Yuna, program remunerasi tidak berhasil meningkatkan kinerja pegawai. "Dirjen Pajak misalnya yang mendapat remunerasi di tahap awal justru masih banyak terdapat mafia pajak."
Baca Juga:
Kenaikan anggaran belanja pegawai juga dinilai tidak diikuti dengan peningkatan pelayanan terhadap publik. Karenanya, koalisi meminta pemerintah lebih ketat dalam mengalokasikan belanja untuk pegawai. Koalisi menawarkan anggaran belanja pegawai pada APBN 2013 cukup Rp 221,7 triliun atau naik 2,8 persen dari tahun APBN 2012.
Koalisi juga mengkritik lemahnya pengawasan anggaran DPR. Selama ini, dalam pembahasan APBN, legislatif cenderung hanya melihat pembagian angka-angka. Bahkan tak jarang pembahasan anggaran sarat dengan politik transaksional. "Pembahasan cenderung tidak menyentuh arah kebijakan anggaran yang prorakyat."
Koalisi yang terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat menilai selama ini APBN masih disusun defisit sehingga memberi ruang inefisiensi dan praktek koruptif. APBN juga masih tergantung pada utang luar negeri. "Besaran alokasi anggaran masih belum mencerminkan masalah dasar pembangunan nasional."
IRA GUSLINA SUFA
Berita Terpopuler:
Kasus Simulator SIM, Ada Upaya Selamatkan Djoko?
Arkeolog Ini Temukan Piramida via Google Earth
Nasib Penggalian Bunker di Bawah Kantor Jokowi
SBY Akhirnya Buka Suara Soal Century
Ketua KPK: Silakan Sadap Telepon Kami
Polri Sewa Seabreg Pengacara, KPK Cuek
Di Masjid Kalideres Fauzi Bowo Ingatkan Bang Kumis
Cincin Kawin Angelina Jolie Senilai Rp 7,4 Miliar
Hadapi KPK, Polisi Sewa Pengacara
Gisel Kesal Ditinggal Gading Martin
