Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Calon Wali Kota Bekasi Adu Konsep Soal Penataan Kota  

image-gnews
Sejumlah pemudik bermotor memadati Perempatan UNISMA di Jl. Raya Kalimalang, Bekasi, Minggu (26/8). TEMPO/Dhemas Reviyanto
Sejumlah pemudik bermotor memadati Perempatan UNISMA di Jl. Raya Kalimalang, Bekasi, Minggu (26/8). TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Bekasi-Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi yang akan bersaing dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), pada 16 Desember nanti, adu konsep soal penataan kota.

Program-program penataan kota tersebut dilontarkan kelima pasangan bakal calon pada acara dialog Jelang Pilkada Kota Bekasi, yang mengangkat tema "Tata Kota, Problematika dan Solusinya", Jumat, 28 September 2012.

Acara ini diselenggarakan Radar Bekasi (Jawa Pos Grup), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unisma Bekasi, dan Radio Dakta.

Pasangan Shalih Mangara-Anwar Anshori Mahdum (SALAM) dari jalur independen menyebut rencana pembangunan tata ruang wilayah selama ini hanya sekadar wacana. Mereka menjanjikan akan menyelesaikan kemacetan dan keamanan warga Kota Bekasi.

"Kami sudah punya agenda yang disebut Strategi Sistem Pengembangan Transportasi dan bisa dipaparkan di DPRD. Antara lain mengintegrasikan trans patriot, feeder busway, bus priority, dan double track untuk kereta listrik." kata Shalih Mangara.

Sedangkan pasangan Sumiyati Mochtar Mohamad-Anim Imanuddin, menyoroti soal mahalnya biaya pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Penataan Ruang. "Hanya mahal ongkosnya, tapi tak ada hasilnya," kata Anim.

Pasangan ini terus melakukan kritik terhadap wali kota inkumben yang kembali maju dalam Pilkada Kota Bekasi, yakni Rahmat Effendi. Menurut Anim, pemerintah tak konsisten membela masyarakat dalam hal infrastruktur. Dia mencontohkan pembangunan mal di beberapa lokasi serapan air, izinnya sangat mudah hanya karena membayar pajak.

Sedangkan pasangan Dadang Mulyadi-Lucky Hakim menyampaikan bahwa Kota Bekasi belum memiliki penataan zona yang jelas, mana kawasan industri, mana pusat bisnis, dan mana zona hunian.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tak adanya zona itu berkorelasi terhadap rendahnya investasi yang masuk. Pengembangan industri secara sporadis dan tak melihat perencanaan tata ruang membuat investor enggan masuk Kota Bekasi.

Kondisi itu, kata dia, mengakibatkan kepadatan penduduk yang luar biasa, menyebabkan kemacetan, dan hunian kumuh tumbuh banyak. "Investor harus sebanyak-banyaknya masuk ke Kota Bekasi, tetapi harus ditata lokasinya," kata Dadang.

Adapun pasangan Awing Asmawi-Andi Zabidi, punya gagasan soal pengolahan sampah. Menurutnya, pengolahan sampah harus menjadi bahan ajar anak usia dini. Sistem pengolahan sampah yang buruk selama ini, kata dia, membuat jalan-jalan tampak semrawut.

Adapun Adhy Burnadi, juru kampanye pasangan inkumben Rahmat Effendi-Ahmad Syaikhu, mengatakan akan meningkatkan kerja sama dengan wilayah tetangga yang masuk dalam kawasan Jabodetabek. "Dengan kita bersinergi dengan daerah tetangga, segala persoalan sosial masyarakat seperti macet, banjir, bisa teratasi," kata Adhy.

HAMLUDDIN

Terpopuler:

Empat Pelindung FR Terancam Pidana
Irjen Djoko Susilo Tolak Panggilan KPK
KRI Klewang Terbakar
Suara Ledakan dari KRI Klewang, Pemadam Menyerah
Nominasi Pemenang Tender MRT Diumumkan
Sebelum KPK, BPK Diminta Audit DPR
Pembantu di Rumah Djoko Susilo Tolak Surat KPK
KPK Jadi Lembaga Hukum Pertama yang Diaudit BPK
Calon Haji Kedapatan Bawa 998 Buku Nikah Palsu
Tim Jokowi-Basuki Terima Hasil Rekapitulasi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintah Dorong Pertumbuhan Perkotaan Berkelanjutan

16 Desember 2023

Pemerintah Dorong Pertumbuhan Perkotaan Berkelanjutan

RDTR bukan hanya sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai wahana inovasi yang juga mempertimbangkan beberapa isu global yang dihadapi


Pakar Tata Kota Sebut Tata Ruang Jakarta Jadi Pemicu Banjir

27 Oktober 2022

Warga berjalan melintasi banjir di permukiman penduduk kawasan Rawajati, Jakarta, Senin 10 Oktober 2022. BPBD DKI Jakarta pada Senin pukul 06.00 WIB mencatat sebanyak 53 RT di DKI Jakarta terendam banjir akibat luapan Sungai Ciliwung. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Pakar Tata Kota Sebut Tata Ruang Jakarta Jadi Pemicu Banjir

Nirwono Joga menyebut banjir Jakarta adalah konsekuensi logis.


Hormat kepada Dosen yang Ubah Cara Pandangnya, Ridwan Kamil Kirim Batik dan Foto

28 Agustus 2021

Allan Jacobs, dosen Ridwan Kamil
Hormat kepada Dosen yang Ubah Cara Pandangnya, Ridwan Kamil Kirim Batik dan Foto

Ridwan Kamil mengenalkan dosen pembimbingnya saat mengambil magister di Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat.


Fakta-fakta DKI Dinobatkan Sebagai Kota dengan Tata Ruang Kota Terburuk di Dunia

25 Agustus 2021

Sejumlah anak bermain di Sungai Ciliwung, Jakarta, Selasa, 24 Agustus 2021. ANTARA/Galih Pradipta
Fakta-fakta DKI Dinobatkan Sebagai Kota dengan Tata Ruang Kota Terburuk di Dunia

Jakarta mendapat peringkat pertama kota dengan desain perencanaan tata ruang kota terburuk di dunia. Apa kata DPRD DKI dan pakar?


Efisiensikan Perencanaan Kota, Bank Dunia Beri Sejumlah Saran Ini

9 November 2019

Peta Dasar Pertanahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Efisiensikan Perencanaan Kota, Bank Dunia Beri Sejumlah Saran Ini

"Saya menyarankan investasi dan perencanaan harus tersinkronisasi," ujar Senior Urban Development Specialist dari Bank Dunia, Gayatri Singh.


IMB Akan Dihapus, Begini Dampaknya ke Penataan Ruang Kota

24 September 2019

Pembangunan gedung bertingkat di kawasan Sudirman, Jakarta, 18 Maret 2016. TEMPO/Tony Hartawan
IMB Akan Dihapus, Begini Dampaknya ke Penataan Ruang Kota

Pemerintah sebaiknya berfokus untuk membenahi proses pengurusan IMB, bukan malah menghapuskannya.


2035, PUPR: 75 Persen Masyarakat Hidup Berdesak-desakan di Kota

4 Juli 2018

Sejumlah penumpang mengantre saat berpindah kereta rel listrik (KRL) di peron Stasiun Duri, Jakarta, 16 April 2018. Kepadatan penumpang tersebut terjadi karena operasional KA Bandara Soekarno-Hatta ditambah, sehingga operasional KRL rute Duri-Tanggerang harus dikurangi dari 90 menjadi 80 perjalanan. ANTARA
2035, PUPR: 75 Persen Masyarakat Hidup Berdesak-desakan di Kota

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan jumlah penduduk yang hidup di perkotaan terus meningkat tiap tahunnya.


CEO Lippo Group Bicara Soal Status Tata Ruang Meikarta

21 Maret 2018

Pemimpin Redaksi Harian Kompas Rikard Bagun, Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie, CEO Lippo Group James Riady, Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Presiden Meikarta Ketut Budi Wijaya di acara topping off dua tower di Meikarta,  29 Oktober 2017. TEMPO | ADI WARSONO
CEO Lippo Group Bicara Soal Status Tata Ruang Meikarta

Lippo Group menyebutkan semua perizinan pembangunan dan penyesuaian tata ruang atas proyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat, terus dilakukan.


Kota-Kota Ini Dipersiapkan Jadi Kota Baru, Apa Saja Fasilitasnya?

20 Maret 2018

Ilustrasi Kota Jakarta. Getty Images
Kota-Kota Ini Dipersiapkan Jadi Kota Baru, Apa Saja Fasilitasnya?

Pembangunan kota baru tengah menjadi permasalahan di berbagai negara. Beberapa kota ini direncanakan akan menjadi kota baru di Indonesia.


Sandiaga Uno Revisi Perda Zonasi, Ingin Seperti Silicon Valley

12 Februari 2018

Sekda Jakarta Saefullah bersama Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Sandiaga Uno saat meninjau jalan layang Pancoran, Jakarta, 14 Januari 2018. Sandi menargetkan jalan layang yang dibuat untuk mengurai kemacetan di sekitar perempatan Pancoran. TEMPO/ Naufal Dwihimawan Adjiditho
Sandiaga Uno Revisi Perda Zonasi, Ingin Seperti Silicon Valley

Perda 1/2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi yang direvisi, kata Sandiaga Uno, tidak akan menyalahi aturan.